Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dinilai harus realistis dalam menatap Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Cak Imin sesuai animo masyarakat yang tidak tinggi, ya sebagai calon wakil presiden saja," kata Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, Minggu. 

Hal tersebut disampaikan menanggapi pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kediaman Menteri Pertahanan tersebut pada Sabtu (18/6) malam.

Menurut Siti, jika kedua partai tersebut sepakat mengusung masing-masing ketua umum, maka yang paling realistis ialah Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden dan Cak Imin calon wakil presiden. "Berdua itu sudah cukup kok untuk berkoalisi," kata Siti.

Namun, kata dia, jika PKB tetap memaksakan Muhaimin Iskandar maju sebagai calon presiden, maka kesempatan atau peluang untuk menang pada Pilpres 2024 akan tipis atau kecil.

Berkaca dari sejumlah baliho-baliho yang dipasang Muhaimin Iskandar atau PKB sebagai salah satu bentuk pengenalan diri kepada publik menjelang Pemilu 2024, Siti seperti dilansir antaranews, menilai hal itu belum mampu mendongkrak elektabilitas Cak Imin layaknya elektabilitas Prabowo Subianto.

"Jadi, menurut saya realistis saja. Karena animo masyarakat dari Sabang sampai Merauke tidak seperti yang diharapkan PKB," jelas dia.

Kendati demikian, papar dia, secara hitung-hitungan apabila kedua nama tersebut disandingkan maka syarat ambang batas pencalonan 20 persen tercukupi. Dengan kata lain, Prabowo dan Cak Imin bisa berlaga pada Pilpres 2024.

Selain itu, jika koalisi Gerindra dan PKB terwujud dengan mengusung masing-masing ketua umum, Siti melihat nama-nama misalnya Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan akan jadi tantangan tersendiri mengingat kedua figur tersebut memiliki elektabilitas tinggi di beberapa survei.

Contoh lainnya pasangan Anies Baswedan dan Khofifah Indar Parawansa atau Anies Baswedan dan Ridwan Kamil apabila dipasangkan, kata dia, maka akan menjadi kekuatan besar pada Pilpres 2024.

Akan tetapi, ujarnya, nama-nama tersebut harus mempunyai kendaraan politik untuk bertarung pada Pilpres 2024.