Hal itu disampaikan Gubernur BI, Perry Warjiyo seminar daring bertajuk Managing Inflation to Boost Economic Growth, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

"Tahun ini, BI membei SBN sebesar Rp224 triliun. Bisa untuk pembiayaan kesehatan dan kemanusiaan. Silahkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mengalokasikan dana tersebut. Artinya, bisa digunakan untuk meredam inflasi di dalam negeri. Agar bisa terkendali. Tahun depan sudah tidak bisa lagi," papar Perry.  

Perry mengakui, kenaikan harga komoditas pangan dan energi yang memantik inflasi tinggi di sejumlah negara, tidak bisa dianggap remeh. Kini, angka inflasi di Indonesia mencapai 4,2 persen. Masih dalam koridor target APBN 2022 sebesar 3% plus-minus 1 persen.

"Kalau negara lain banyak yang terkena imbas mahalnya harga pangan dan energi, Indonesia tidak terlalu. karena komunikasi sektor fiskal dan moneter di kita begitu bagusnya. Kemarin, DPR setujui kenaikan angka subsidi energi.  Nah ini tujuannya kan untuk mencegah harga tidak naik terlalu tinggi," terang Perry.

Memprediksi ekonomi Indonesia di tengah gempuran inflasi global, pria kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah ini, merasa optimis. tahun ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di di rentang 4,5-5,3 persen. Tahun depan naik di rentang 4,7-5,5 persen. "Artinya, (pertumbuhan ekonomi) Indonesia kembali di atas 5 persen. Didukung ekspor, investasi, fiskal dan moneter. Jadi bukan sekedar konsumsi domestik saja," ungkap alumni UGM ini.

Terkait kebijakan bank sentral AS (The Fed) mengerek suku bunga (Fed und rate/FFR), Perry tidak khawatir sedikit pun. Tahun ini, FFR diperkirakan naik 250 basis poin (Bps) menjadi 2,75 persen. Tahun diprediksi naik 50 bps menjadi 3,25 persen.

Sementara yield treasury AS pada 2022 diprediksi naik menjadi 3,35 persen, sedangkan 2023 diprediksi turun menjadi 2,9 persen. Kebijakan ini terpaksa ditempuh The Fed guna menurunkan inflasi yang melejit ke angka 8,6 persen per Mei 2022 (year on year/yoy). Angka inflasi ini tertinggi dalam 41 tahun terakhir.

"Dengan koordinasi fiskal dan moneter yang baik, kami yakin semuanya bisa kita lalui dengan bagus,"   paparnya.

Sementara, ekonom senior Indef, Prof Didik J Rachbini menyatakan, inflasi dunia punya dampak serius terhadap perekonomian Indonesia.

"Peningkatan inflasi global disebabkan oleh meningkatnya harga sumber energi dan harga komoditas lainnya, sejak akhir 2021. Peningkatan harga-harga tersebut diperparah dengan pecahnya perang Rusia dan Ukraina," beber Prof Didik.

Dia mengingatkan, Inflasi global yang tinggi menekan pertumbuhan ekonomi dan menghambat pemulihan ekonomi. Peningkatan inflasi yang terus menerus bakal menghantam konsumsi rumah tangga. "Dengan berkurangnya nilai riil dari uang yang dalam genggaman masyarakat. Infasi akan semakin berdampak buruk jika tidak diikuti peningkatan upah atau gaji yang sebanding," terang Rektor Universitas Paramadina ini.

Di sisi lain, menurut pria kelahiran Pamekasan (Madura) pada 2 September 1960, lonjakan inflasi juga menghambat laju investasi. Lantaran, bank sentral mengantisipasi inflasi dengan mengerek suku bunga.

"Respons kebijakan moneter untuk mengurangi inflasi dengan meningkatkan suku bunga acuan, pada akhirnya memukul investasi. Khususnya investasi langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) ke negara berkembang. Karena, modal asing cenderung lari ke negara-negara asalnya. Atau lari ke aset yang lebih aman seperti dolar AS," kata mantan anggota DPR asal PAN ini.  

Selain itu, lanjut Didik, suku bunga tinggi berdampak kepada biaya tinggi. Alhasil, investor akan berpikir panjang untuk membangun bisnisnya di Indonesia. Di lain sisi, peningkatan inflasi membuat banyak negara melahirkan neraca pembayaran yang negatif. Alhasil, berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

"Peningkatan suku bunga BI akan mendorong tingkat bunga kredit di dalam negeri. Di tingkat global, penerbitan surat utang akan menjadi lebih mahal. Karena, naiknya suku bunga acuan The Fed mendorong nilai pengembalian (yield) menjadi lebih besar," kata Didik.