Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Slamet menduga Indonesia kebobolan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak karena alasan ekonomis, khususnya, sapi dengan harga murah.

Menurut Slamet, pemerintah lebih memilih mengimpor hewan ternak khususnya sapi dengan harga yang murah. Naasnya, hewan ternak yang lebih murah itu berasal dari negara yang daerahnya terjangkit PMK.

"Pemerintah lebih mengedepankan pada ekonomi. Artinya, kalau pelaku usaha sudah menolak impor dari negara-negara yang tidak bebas PMK," ujarnya dalam TwitterSpace Fraksi PKS DPR RI, Senin (13/06/2022).

Slamet mengatakan Indonesia terindikasi bobol PMK karena membeli sapi yang lebih murah dari India.

"Sehingga berbicara tentang ekonomi tadi, dari India murah, walaupun saya belum berani mengatakan bahwa ini pasti dari situ karena pemerintah belum declare (deklarasi)," imbuh Slamet.

Ia juga mengingatkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan PMK dengan serius. Sebab, wabah yang menyerang hewan ternak itu bisa berdampak pada kualitas daging dan susu. Jika itu terus berlanjut, maka masyarakat dan petani yang akan dirugikan. 

"Ini perlu mendapat keseriusan dari pemerintah. Makanya, tadi saya sampaikan bahwa kita harus serius," tutur dia.

Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat wabah (PMK sudah menyebar ke 180 kabupaten di 18 Provinsi hingga hari ini.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri menjelaskan dari penyebaran wabah PMK ini sudah ada ratusan ekor sapi yang mati. "Jumlah hewan mati 695 ekor," terang dia.

Sementara itu, jumlah hewan yang sakit atau terinfeksi PMK terdata sebanyak 150.630 ekor. Lalu, hewan ternak yang sudah sembuh dari PMK sebanyak 39.887 ekor, serta yang masuk dalam kategori potong bersyarat sebanyak 893 ekor.

"Ini berdasarkan aplikasi siagapmk.idyang bersumber dari sistem informasi kesehatan hewan nasional atau Isikhnas yang dilengkapi laporan dari pemerintah daerah terkait dengan perkembangan PMK di Indonesia," jelas Kuntoro.

Terkait dengan penyebaran PMK yang makin meluas ini disebutkan Kementan telah melakukan berbagai kebijakan dan aturan untuk mengendalikannya. Pertama, Kementan membentuk gugus tugas penanganan PMK di level pusat dan daerah.

Kedua, kementan juga mengatur lalu lintas hewan terutama yang masuk dari daerah sudah terinfeksi PMK. Ketiga, Kementan juga melibatkan pemerintah daerah serta pihak kepolisian dan TNI untuk penanganan wabah PMK ini.

Keempat, pemerintah juga telah mengeluarkan prosedur pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah PMK. "Kami juga memberikan peringatan kewaspadaan," tegas dia.

Setidaknya, Kementan sudah menetapkan tiga rencana aksi penanganan PMK baik untuk jangka pendek maupun panjang. Ketiganya adalah SOS (darurat), temporary (sementara) dan permanen.

"Sementara langkah konkret yang sedang dan akan dilakukan meliputi pembentukan posko gugus tugas dan krisis center nasional hingga level provinsi dan kabupaten serta kota," tegasnya.