Menko Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta tambahan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp10 miliar dalam rapat kerja dengan badan anggaran (Banggar) hari ini, Senin (6/6).

Menariknya, dalam rapat yang sama Mahfud Md menyinggung Koalisi Indonesia Baru (KIB) dan kebutuhan anggaran Pemilu 2024. Kebetulan, rapat itu dihadiri Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Menko PMK Muhadjir Effendy.

"Mulai tahun 2023 sudah akan ramai [kampanye]. Pak Airlangga sudah bentuk KIB, yang lain sudah mulai memikirkan cetak kaos dan sudah kemana-mana. Kita itu memikirkan pengamanan," ujar Mahfud dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan hari ini.

Secara rinci, Mahfud meminta anggaran tambahan Rp4,865,190,000 untuk penyelesaian permasalahan hukum Pemilu 2024. Sedangkan, Rp5,3 miliar digunakan untuk pengamanan Pemilu.

"Sehingga kami mengusulkan usulan tambahan anggaran, untuk satu persiapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 sebesar 5,356,400,000," sambung Mahfud.

"Banyak, selesaikan di pengadilan, [untuk] memantau, mengkoordinasikan, terutama yang menyangkut gugatan-gugatan terhadap pemerintah. Bahkan kita juga sekarang belum punya UU peradilan pemilihan kepala daerah, belum ada UU-nya," tegas Mahfud.

Selain mengusulkan anggaran tambahan menjelang Pemilu 2024, Mahfud juga meminta tambahan anggaran lebih dari Rp24 miliar untuk persiapan pembangunan IKN.

"Kami juga bapak yang terakhir ingin usulkan melalui forum yang tepat ini tambahan anggaran sebesar 24 sekian miliar. Untuk apa? Untuk persiapan pembangunan IKN," tutur Mahfud.