Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan mengatakan, presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen memicu politik transaksional yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi.

Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan usai menghadiri pembekalan antikorupsi kepada internal PAN, Rabu (25/05). Ia pun mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk secara bersama mendorong ketentuan PT 20 persen.

"Tadi saya sampaikan, pak ketua tolong KPK juga mendorong (penghapusan presidential threshold 20 persen) karena ini tanggung jawab kita bersama agar ya syarat-syarat itu harus ditiadakan," kata pria yang akrab dipanggil Zulhas itu di gedung ACLC KPK, Jakarta.

Tidak hanya itu, Zulhas menekankan Indonesia merupakan negara yang demokratis. Karenanya, ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20 persen mesti ditiadakan agar kesempatan semua calon dapat lebih besar.

Ia mengklaim PAN sudah berusaha agar ambang batas pencalonan presiden menjadi nol persen. Namun, usulan tersebut ditolak.

Zulhas mengatakan, PAN juga sempat mengusulkan agar ambang batas hanya 4 persen, namun masih juga gagal. Untuk itu, ia mengajak serta ketua KPK, Firli Bahuri serta jajarannya untuk turut meniadakan atau minimal menurunkan presidential threshold tersebut.

Wakil Ketua MPR RI ini juga mendukung langkah KPK yang mengusulkan agar para saksi dibiayai oleh negara, bukan oleh partai politik. "Biaya itu memberatkan partai politik," kata dia.

Sebelumnya, Ketua KPK, Firli Bahuri sempat menyatakan sepakat PT diturunkan dari 20 persen menjadi 0 persen agar menekan perilaku korupsi.

Menurutnya, angka ambang batas 20 persen saat ini telah membuat biaya politik menjadi mahal dan cenderung transaksional.

"Kalau PT 0 persen artinya tidak ada lagi demokrasi di Indonesia yang diwarnai dengan biaya politik yang tinggi," kata Firli saat bertemu pimpinan DPD Desember 2021.