Namun, mungkin banyak yang belum tahun, biaya untuk menahan harga keduanya, cukup besar. Artinya, subsidi yang harus ditanggung keuangan negara lumayan jumbo juga. Sekitar Rp602 triliun.

Duit segitu jombonya, cukup untuk membayar Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 502 juta pekerja rendahan yang gajinya di bawah Rp3,5 juta per bulan. Tentu saja, nominal BSU-nya Rp1.000.000 per pekerja.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengatakan, dana besar untuk menjaga harga Pertalite dan tarif listrik untuk kelas bawah, memang harus dikeluarkan negara.

Di mana, mahalnya subsidi dipantik meroketnya harga energi di pasar global, lantaran masih adanya pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina. Ya, lantaran Indonesia sebagai negeri pengimpor minyak mentah yang cukup tinggi maharnya.

Menurut Jokowi, saat ini, tengah terjadi kenaikan harga energi dan komoditas pangan akibat dua peristiwa tersebut. Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rakernas 5 Projo di Balkondes Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Magelang, Sabtu (21/05/2022). "Pemulihan ekonomi yang akan muncul (dilakukan) tahun ini (sulit karena kita) ditimpa oleh perang Rusia -Ukraina."

"Di seluruh dunia (energi) ini naik semua, energi ini berati bahan bakar minyak (BBM), gas, minyak, semua negara mengalami kenaikan. Yang kedua (komoditas) pangan, itu naik semuanya," kata Jokowi.

Sehingga, Jokowi menyebut pemerintah mengeluarkan anggaran besar untuk mempertahankan harga Pertalite, Elpiji, dan tarif listrik.

"(Masyarakat) supaya tahu, untuk mempertahankan harga Pertalite, harga Elpiji, (subsidi) listrik yang di bawah 3.000 VA, Pemerintah itu keluar (anggaran) besar sekali, yaitu Rp502 triliun," kata Jokowi.

Belum lagi, kata Jokowi, pemerintah memberikan bantuan sosial yang anggarannya mencapai Rp154 triliun. Tentu anggaran ini bukan merupakan anggaran yang kecil.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyetujui penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sehingga, BBM, LPG dan listrik yang disubsidi tidak jadi naik.
“Persetujuan DPR memastikan bahwa BBM, LPG dan listrik yang disubsidi tidak naik."

"Ini bukti negara hadir dan terus berupaya keras, karena tidak ingin membebani rakyat di tengah persoalan pangan dan energi global," ucap Menteri Erick.

Asal tahu saja, subsidi energi akan ditambah untuk merespons kenaikan harga komoditas energi dunia, termasuk minyak mentah. Berjanji pihaknya akan senantiasa mengupayakan kesejahteraan rakyat.

"Kami di Kementerian BUMN bersama Pertamina dan PLN akan fokus dalam menjaga ketersediaan energi dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," pungkas Menteri Erick.

Di sisi lain, pemerintah berencana menaikkan tarif dasar listrik (TDL) bagi pelanggan golongan 3.000 volt ampere (VA) ke atas. Dan, Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, rencana ini telah mendapatkan persetujuan Jokowi.

Kata Sri Mulyani, keputusan tersebut diambil bersamaan dengan ditingkatkannya anggaran subsidi kompensasi mencapai Rp 350 triliun. Tujuannya mulia, untuk menjaga daya beli masyarakat, di tengah lonjakan harga komoditas global saat ini.

"Kita menambah alokasi subsidi untuk PLN sehingga tarif listrik bisa dicegah untuk tidak naik. Itu yg paling penting. Jadi jangan digeser kepada yang naik, apalagi yang naik dengan tujuan mengcover tidak naik tersebut," ujar Sri Mulyani.