Sejatinya, kabar ini sudah pernah dijawab, namun muncul lagi. Kini dibantah lagi. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy memastikan bahwa tidak sepeser pun dana haji digunakan untuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur. Muhadjir bahkan menyebut pemerintah malah nombok untuk menutupi biaya haji yang sangat tinggi.

Pernyataan itu disampaikan Muhadjir saat menghadiri sebuah acara di Malang, Minggu malam (22/5/2022). "Tidak benar ada isu uang haji ada dipakai untuk membangun infrastruktur itu tidak ada. Malah kita selama ini nomboki ini," kata Muhadjir.

Muhadjir mengatakan, selama ini pemerintah selalu menyubsisi karena biaya haji itu nilainya di atas Rp70 juta, bahkan Rp80 juta sekian. "Maa, masyarakat harus diberi pemahaman," ujarnya.

Muhadjir mengakui saat ini dana haji tidak lagi dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag). Melainkan melalui badan pengelola sendiri bernama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). 

Karenanya, ketika subsidi itu tak cukup, BPKH sendiri juga harus mencarikan sumber dana lain untuk membantu subsidi pembiayaan haji yang diberikan oleh pemerintah.

"BPKH itu dan BPKH berusaha untuk menutup itu melalui investasi, diinvestasikan tapi itu sangat tidak cukup belum bisa mengcover kekurangan biaya haji itu," ujarnya.

Di sisi lain, setiap tahun sebetulnya ongkos haji mengalami kenaikan. Sementara pemerintah harus menanggung beban inflasi dari pembayaran ongkos haji.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini mencontohkan ongkos ibadah haji yang dibayar lima tahun lalu dengan saat ini secara ekonomi berbeda. Pasalnya, dana yang dibayarkan tersebut harus terkena dampak inflasi.

"Sekarang ini inflasi pun nggak terhitung dengan ongkos haji yang tidak secara periodik tidak ada kenaikan. Itu menyebabkan pemerintah menanggung beban inflasi," kata dia.

Demi mengurangi besarnya subsidi, dia mengaku sempat memberikan usulan kepada Presiden Joko Widodo agar membahas lebih lanjut mengevaluasi ongkos dana haji setiap tahunnya.