Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 (ASEAN+3 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting/AFMGM+3) ke-25 yang telah diselenggarakan secara virtual pada Kamis (12/05). 

Pertemuan di bawah kepemimpinan Kamboja dan Tiongkok kali ini bertujuan untuk membahas strategi dan respons kebijakan regional dalam menghadapi risiko dan tantangan global saat ini.

Dalam Pernyataan Bersama (Joint Ministerial Statement/JMS), AFMGM+3 menyadari bahwa kerja sama keuangan ASEAN+3 memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi kawasan dan sepakat untuk lebih memperdalam kolaborasi melalui Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM), ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), Asian Bond Markets Initiative (ABMI), dan ASEAN+3 Future Initiatives.

Menkeu mendukung pernyataan bersama tersebut dengan mendorong penguatan AMRO sebagai lembaga yang berperan dalam memantau dan mengevaluasi stabilitas ekonomi makro di kawasan, serta memberikan rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan terkait Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) yang merupakan fasilitas jaring pengaman stabilitas keuangan di kawasan.

Oleh karena itu, peningkatan dari sisi sumber daya manusia yang inklusif dengan dukungan dari seluruh negara anggota menjadi penting untuk dilakukan. Harapannya, AMRO dapat memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan yang lebih kredibel kepada negara di Kawasan.

Menkeu juga mengapresiasi upaya ASEAN+3 dalam mengembangkan Future Initiatives untuk menangani isu terkait pembiayaan infrastruktur, instrumen makro, asuransi bencana, fintech, keuangan digital, dan perubahan iklim. Terkait dengan isu iklim, Menkeu menyambut baik inisiatif keuangan transisi.

“Upaya ini tidak akan mudah dan murah. Oleh karena itu, kerjasama dalam mendesain mekanisme yang efektif dan kredibel, terutama untuk keuangan transisi, menjadi kritikal. Kami menyambut baik inisiatif dari ASEAN+3 ini, dan kami juga akan berpartisipasi bersama organisasi internasional lainnya, seperti ADB, dan melalui kerjasama bilateral”, pungkas Menkeu.