Anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 disepakati sebesar Rp76 triliun. Kesepakatan tersebut dibuat dalam rapat konsinyering pada Jumat (13/05/2022) oleh Komisi II DPR, pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rifqi Karsayuda menjelaskan, anggaran tersebut dialokasikan dalam anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) 2022-2024 yang akan dicairkan secara bertahap.

Meski demikian, Rifqi mengingatkan, keputusan itu masih bersifat informal. Keputusan resmi akan diambil pada rapat dengar pendapat (RDP).

"Nanti keputusan resminya akan diambil melalui rapat dengar pendapat. Konsinyering lebih kepada mekanisme secara semiformal dilakukan agar semua pihak yang selama ini mengalami kebuntuan bisa menemukan titik temu," ujarnya, Sabtu (14/05/2022).

Sebelumnya, pemerintah dan DPR mengajukan keberatan atas anggaran Pemilu 2024 yang diajukan KPU. Awalnya, KPU mengajukan anggaran Rp86 triliun.

Selanjutnya KPU memangkas sejumlah mata anggaran untuk kemudian mengajukan permohonan kembali anggaran senilai Rp76 triliun.

Permohonan itu digantung seiring wacana penundaan pemilu. Pembahasan anggaran kembali bergulir usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan anak buahnya memfasilitasi KPU dalam persiapan Pemilu 2024.

Seperti diketahui, Pemerintah dan DPR sepakat penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota serta anggota DPD RI dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024.

Sementara itu, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024.

Demikian kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di ruang rapat Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (24/01/2022).