Tujuan kolaborasi ini untuk melayani konsumen dalam negeri dan potensi konsumen regional, Chevron dan Pertamina berencana untuk mempertimbangkan teknologi panas bumi baru (novel geothermal); penyeimbangan karbon (carbon offsets) melalui solusi berbasis alam; penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon (carbon capture, utilization, dan storage) (CCUS); serta pengembangan, produksi, penyimpanan, dan transportasi hidrogen dengan rendah karbon (lower carbon hydrogen).

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Washington, DC yang dihadiri Executive Vice President Business Development Chevron, Jay Pryor; Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati; Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan; dan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia.

“Kami sangat antusias dalam membangun sejarah Chevron hingga hampir 100 tahun di Indonesia. MoU ini menunjukkan komitmen Chevron dan Pertamina untuk terus mengidentifikasi peluang rendah karbon melalui kolaborasi dan kemitraan antara Chevron, perusahaan energi nasional, dan pemerintah, yang masing-masing memiliki kepentingan bersama dalam mendorong transisi energi nasional,” ungkap Jeff Gustavson, Presiden Chevron New Energies, dikutip Jumat (13/5/2022).

“Melalui potensi kerja kami di Indonesia, dan seluruh kawasan Asia Pasifik, kami berharap dapat menyediakan energi yang terjangkau, andal, dan selalu bersih, serta membantu industri dan konsumen yang menggunakan produk kami untuk mencapai tujuan rendah karbon mereka," imbuhnya.

Kerja sama Chevron dengan Pertamina, merupakan bagian dari upaya kedua perusahaan untuk mendukung target net zero emission Pemerintah Indonesia pada tahun 2060. Adapun Pertamina berkomitmen meningkatkan bauran energi terbarukan dari 9,2 persen pada tahun 2019 menjadi 17,7 persen di tahun 2030.

“Pertamina, sebagai BUMN energi terbesar di Indonesia, terus berkomitmen untuk mempercepat transisi energi sesuai dengan target pemerintah. Kemitraan ini merupakan langkah strategis bagi Pertamina dan Chevron untuk saling melengkapi kekuatan masing-masing, serta mengembangkan proyek dan solusi energi rendah karbon untuk mendorong kemandirian dan ketahanan energi dalam negeri,” kata Nicke.

Indonesia, sebagai negara kedua terbesar yang memiliki kapasitas terpasang panas bumi telah mengembangkan geothermal sejak 1974. Saat ini, melalui Subholding Power & NRE, Pertamina memiliki total kapasitas terpasang Geothermal mencapai 1.877 MW yang berasal dari 13 area kerja Geothermal.

Di mana, sebesar 672 MW berasal dari area kerja yang dioperasikan sendiri dan 1.205 merupakan kontrak operasi bersama (joint operation contract/JOC). Area kerja yang dioperasikan sendiri dengan total kapasitas 672 MW tersebut mencakup Area Sibayak 12 MW, Area Lumut Balai 55 MW, Area Ulubelu 220 MW, Area Kamojang 235 MW, Area Karaha 30 MW, dan Area Lahendong 120 MW.

Selain itu, Pertamina juga melakukan diversifikasi pengembangan geothermal, antara lain yang saat ini tengah berjalan sebagai pilot project adalah green hydrogen yang dikembangkan di Area Ulubelu dengan target produksi 100 kg per hari dan brines to power yang dikembangkan di Area Lahendong serta memiliki potensi kapasitas 200 MW dari beberapa area kerja lainnya.

Nicke menambahkan, Pertamina juga tengah mengembangkan penerapan Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization, and Storage (CCUS) sebagai salah satu strategi perseroan mengurangi emisi karbon di dua lapangan migas yakni Gundih dan Sukowati. Pertamina juga sedang mengkaji komersialisasi penerapan teknologi CCUS di wilayah Sumatera.

Pemerintah Indonesia sendiri sudah memiliki peta jalan transisi energi yang tertuang dalam Grand Strategy Energi Nasional. Dalam peta jalan tersebut, penggunaan energi terbarukan ditargetkan mencapai 23 persen pada tahun 2025 .

Menko Luhut mengatakan, Pemerintah Indonesia menyadari akan pentingnya pendekatan yang bersifat kolaboratif untuk mencapai tujuan rendah karbon. “Tentunya, upaya untuk meningkatkan proyek energi rendah karbon tidak bisa dilakukan sendiri. Kami harap perusahaan minyak dan gas kelas dunia, seperti Pertamina dan Chevron, dapat bermitra untuk memangkas emisi karbon dan mendorong transisi energi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pemerintah Indonesia,” tutup Menko Luhut.