Sejumlah kepala daerah akan habis masa jabatannya pada 2022. Mereka akan digantikan oleh penjabat sementara (Pj), sampai dipilihnya kepala daerah definitif pada Pilkada Serentak 2024.

Sebagaimana diketahui, ada tujuh orang gubernur yang habis masa jabatannya pada tahun ini.

Mereka terdiri dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Gubernur Sulawesi Barat Muhammad Ali Baal Masdar dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan berakhir masa jabatannya pada pertengahan Mei.

Untuk menggantikan posisi mereka Mendagri telah melantik lima orang pj gubernur pada Kamis (12/05) kemarin.

Selain lima gubernur itu, ada dua gubernur lain yang juga akan menyelesaikan masa jabatannya pada tahun ini. Keduanya adalah Gubernur Aceh Nova Iriansyah (5 Juli 2022) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (16 Oktober 2022).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menjelaskan, ada tiga nama kandidat Pj Gubernur yang akan diajukan kepada Presiden Joko Widodo untuk dipilih.

Tiga nama ini akan diserahkan paling lambat satu bulan sebelum masa jabat gubernur definitif habis.

"Sama juga nanti Oktober (DKI Jakarta) juga sebulan sebelumnya lah, September nanti kita sudah ada (tiga) nama dan kita ajukan ke Bapak Presiden," kata Tito, yang dikutip Jumat 13 Mei 2022.

Dia mengungkapkan, kriteria yang akan ditunjuk untuk menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta harus merupakan eselon 1 dan  harus terbebas dari kasus hukum. "Kriterianya harus seorang pejabat pimpinan tinggi madya, jadi dia eselon satu," kata Tito

Saat ini, Tito mengatakan Kementerian Dalam Negeri masih dalam proses menerima masukan dari berbagai pihak untuk mendapatkan nama-nama yang akan dijadikan Pj Gubernur baik di Aceh maupun di DKI.

Setelah mendapatkan nama yang dianggap layak kemudian dilakukan profiling untuk melihat rekam jejak sosok yang bersangkutan.

"Saat ini kami masih dalam tahap menerima masukan. Apakah yang bersangkutan ada masalah atau tidak, kami profiling, apakah potensi ada kasus atau tidak. Jangan sampai dipilih terus ada masalah," ujar Tito.

Adapun baru-baru ini nama Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono sempat mencuat akan menjabat sebagai Pj Gubernur DKI setelah didukung sejumlah anggota DPRD Jakarta.