Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ipi Maryati mengatakan, pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) kepala daerah diminta untuk tidak ikut terjerumus dalam praktik korupsi. 

Alasannya, kata Ipi Maryati, sudah ada 170 perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah. Hal itu disampaikan Ipi Maryati, merespons baru dilantiknya lima Pj Gubernur oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kamis (12/05/2022).

Lebih jauh Ipi Maryati mengatakan, data penanganan perkara KPK, menunjukkan, hingga Desember 2021, KPK telah menangani 170 perkara kepala daerah, yang terdiri dari 148 perkara Bupati atau Walikota, dan 22 perkara Gubernur.

"Titik rawan korupsi dalam pemerintahan daerah dan juga menjadi modus korupsi yang dilakukan kepala daerah tersebut antara lain terkait belanja daerah yang meliputi pengadaan barang dan Jasa, pengelolaan kas daerah, hibah dan bansos, pengelolaan aset, hingga penempatan modal pemda di BUMD atau pihak ketiga," ujar Ipi Maryati.

Selanjutnya kata Ipi, korupsi pada sektor penerimaan daerah mulai dari pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan daerah dari pusat; korupsi di sektor perizinan mulai dari pemberian rekomendasi hingga penerbitan perizinan; dan benturan kepentingan, serta penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi, dan promosi ASN di lingkungan pemerintahan.

Apalagi kata Ipi, Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2021 menunjukkan pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang paling rawan korupsi.

Responden menyatakan bahwa terdapat korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di seluruh instansi peserta SPI yang berjumlah 640 instansi baik di pusat maupun daerah.

Selain itu, 99 persen instansi tercatat terdapat korupsi dalam kegiatan promosi/mutasi pegawai; 99 persen instansi terdapat intervensi (trading in influence); 99 persen instansi terdapat penyalahgunaan fasilitas kantor; dan 98 persen instansi terdapat praktik suap dan gratifikasi.

"KPK berharap para Pj kepala daerah tidak ikut terjerumus dalam praktik korupsi tersebut. KPK mengajak para Pj kepala daerah agar menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan mengedepankan prinsip-prinsip good governance dalam memimpin daerahnya," pungkas Ipi Maryati.