Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membidik target pembentukan holding dan subholding di tubuh PT PLN (Persero) pada tahun 2023.

Sebagai ancang-ancang di tahun ini, pembentukan holding dan subholding perusahaan setrum pelat merah itu akan dimulai secara virtual terlebih dahulu.

"Holding dan subholding sendiri rencana tahun ini akan virtual dulu, sebelum kita dorong benar-benar menjadi holding subholding pada tahun depan," ujar Erick di acara Apresiasi Mitra BUMN Champion 2022 di Graha Pertamina, Jakarta, awal pekan lalu.

Kelak, akan terdapat holding dan dua subholding yang dibentuk oleh Kementerian BUMN. Pertama yakni subholding yang membuat unit bisnis di luar transmisi listrik dalam hal ini adalah 'Beyond Kwh'.

Selain "Beyond Kwh" nantinya juga akan ada subholding "Power Plan" yang ditujukan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam di tanah air menjadi sumber energi terbarukan.

"Negara kita kaya akan tenaga air, matahari, angin, panas bumi. Banyak negara tetangga tidak punya ini. Bukan tidak mungkin sekarang beberapa proyek hydropower sudah jual juga ke Malaysia," kata Erick.

Dengan transformasi ini, Erick berharap PLN dapat mengoptimalkan sumber daya dari energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia.

"Banyak negara tetangga tidak punya kekayaan ini. Jadi tentu sudah seyogyanya PLN menjadi pondasi kuat melayani listrik di Indonesia," katanya.

Erick menjamin, adanya holding dan subholding di tubuh PLN tidak akan mengubah pola kerja yang sebelumnya sudah diterapkan.

PLN tetap akan fokus pada transmisi dan retail listrik yang didorong dengan digitalisasi agar pelayanan yang diberikan ke masyarakat menjadi lebih baik.

Erick mengatakan Kementerian BUMN akan menggandeng perusahaan swasta dalam pengembangan holding dan subholding PLN.

Ia menilai era monopolistik akan semakin berat ke depannya, apalagi dengan adanya sejumlah sumber energi terbarukan.

"Saya rasa liberalisasi dalam kelistrikan bukan sesuatu program yang kita inginkan. Cuma kan bukan berarti kita tidak boleh bebenah atau introspeksi diri," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa, transformasi PLN dengan pembentukan sub holding bukan merupakan proses liberalisasi sektor ketenagalistrikan.

Hal ini justru mengarah ke tantangan energi, disrupsi teknologi dan tantangan adanya krisis energi yang pernah dialami oleh PLN.

"Sehingga PLN harus mengubah organisasi yang lambat dan kompleks menjadi organisasi yang lincah dan dinamis yang mampu mengubah tantangan. Untuk itu, arahan pak Menteri (Erick Thohir), PLN diminta unutk petakan langkah atau mile stone dan progres menjadi organisasi baru," terang Darmawan di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (19/01).

Terkait dengan transformasi itu, PLN siap membuat laporan dalam dua minggu sekali. "Kami laporkan ada PMO harian, laporkan dua minggu sekali, tujuannya at the end of the year ini di finalisasi legal," kata Darmawan.

Darmawan menyadari bahwa pihaknya juga sedang mereview rantai pasok energi primer yang saat ini terlalu kompleks dan berbelit-belit.

Maka dari itu, apabila organisasi harus diubah menjadi proses bisnis yang lebih andal dan efisien semua akan di review ulang.

"Termasuk salah satunya review bisnis proses legal operasional dan struktur organisasi maupun SDM untuk menuju arah likuidasi PLN batu bara agar bisnis proses lebih efisien dan efektif," tandas Darmawan.

Direktur Eksektutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa memperkirakan, struktur holding dan subholding PLN ini nantinya akan terbagi menjadi tiga divisi.

"Saat ini masih belum diketahui dengan jelas seperti apa struktur holding dan sub-holding PLN. Walaupun sesuai dengan rencana awal, subholding sepertinya terbagi dalam tiga divisi, yakni, pembangkitan, transmisi dan distribusi, serta retail/penjualan," kata Fabby, Selasa (10/05).

Fabby menilai, pembentukan holding dan subholding tersebut dapat membantu PLN melakukan transformasi bisnis yang searah dengan tren transisi energi.

"Selain itu, adanya holding dan subholding bisa membuat PLN lebih efisien, pengukuran kinerja lebih transparan, demikian juga efektivitas pengambilan keputusan bisnis," ujar Fabby.

Menurut Fabby, dengan struktur PLN saat ini, keputusan bisnis sangat bergantung pada Direksi, bahkan Dirut PLN semata. "Dengan pembentukan holding dan subholding, pengambilan keputusan bisnis bisa terdesentralisasi," kata Fabby.