Dia mengatakan, kebijakan tersebut jelas-jelas melanggar peraturan, karena bisa membuat negara rugi.
Pasalnya, jika kebijakan tol gratis saat antrean melebihi 1 kilometer itu direalisasikan, pendapatan negara akan berkurang.

"Macet 1 kilometer, tol gratis. Ini melanggar peraturan, karena pendapatan negara akan berkurang," kata Agus Pambagio, dikutip Selasa (3/5/2022). "Harus ada putusan Menteri Keuangan, jadi tidak bisa (diterapkan)," ucapnya.

Agus Pambagio membeberkan, awal mula kebijakan tersebut, dicetuskan oleh Menteri Perhubungan (Menhu).

Kebijakan itu muncul dan disepakati sebagai sebuah diskresi yang diberikan kepada Kakorlantas Polri.
Menurut KBBI, diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.

"Kenapa muncul ini? beberapa hari yang lalu waktu rapat koordinasi, pak Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, dan Kakorlantas menetapkan bahwa Kakorlantas diberikan diskresi," tutur Agus Pambagio.

"Ketika kemacetan terjadi kurang lebih 1 kilo (kilometer), buka pintu tol, suruh lewat, tidak usah bayar," ujarnya.

Akan tetapi, Agus Pambagio menegaskan bahwa keputusan tersebut seharusnya menjadi informasi internal sajq. Namun, Menhub Budi Karya justru mengumumkannya kepada publik melalui media, sehingga hal itu justru bisa membuat Pemerintah celaka.

"Tetapi ini internal ya, jangan sampai keluar, tetapi oleh Pak Menhub disampaikan ke media," ucap Agus Pambagio.

"Nah ini yang celaka, nanti kalau sampai diperiksa BPKP kenapa pendapatannya berkurang, jumlah mobil itu, ini urusannya ini, ini against the low," katanya dikutip Selasa (3/5/2022).

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, akan ada penerapan tarif tol gratis jika antrean kendaraan melebihi 1 kilometer.

"Mekanisme rencana penerapan tarif tol gratis jika terjadi antrean kendaraan di gerbang tol melebihi dari satu kilometer saat mudik Lebaran 2022 akan diatur oleh Kakorlantas Polri," ucapnya.

"Terkait angkutan darat tadi ditanyakan berkaitan jika terjadi kemacetan satu kilometer akan digratiskan. Jadi itu juga ada prosedurnya, karena kewenangan sebagai ketua kelas itu ada di Kakorlantas Polisi yang menilai apakah itu layak dilakukan atau tidak," tutur Budi Karya Sumadi.

Pemberlakuan aturan seperti itu merupakan salah satu cara untuk mendorong pengelola jalan tol memberikan layanan secara maksimal selama masa arus mudik Lebaran.

"Ini dimaksud agar Jasa Marga atau pun semua operator tol itu care. Jangan sampai ada kemacetan, dengan menambah orang, by sistem, mengatur jalan dan sebagainya. Bahkan memberikan anjuran, menjual kartu-kartu tol untuk mengantisipasi kemacetan," ujar Budi Karya Sumadi.