Pemerintah telah mengumumkan komposisi tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 tahun 2022 bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Press Statement pada Sabtu kemarin mengatakan, komposisinya THR ASN dan pensiunan tahun ini dilakukan penyesuaian dengan menambah 50 persen tunjangan kinerja per bulan.

Dari tahun 2020 dan 2021, komposisi THR ASN hanya berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, fungsional, atau umum.

"Untuk tahun ini, kita tambahkan 50 persen dari tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. Jadi besarannya lebih besar dari tahun 2021," kata Sri Mulyani.

Para pejabat, tak terkecuali Presiden, Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden, Maruf Amin pun dipastikan mendapatkan THR dan gaji ke 13.

Gaji presiden dan wakil presiden sendiri diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam UU itu disebutkan, gaji pokok presiden adalah enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Sementara, gaji pokok wakil presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Selain gaji pokok, presiden dan wakil presiden juga mendapat tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlaku bagi pegawai negeri.

Adapun gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000. Dalam PP itu tertulis, gaji pokok Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga Ketua Mahkamah Agung (MA) sebesar Rp 5.040.000 per bulan.

Dengan demikian, gaji pokok Jokowi ditaksir sebesar Rp 30.240.000, yang berasal Rp 5.040.000 dikali 6. Kemudian, gaji pokok Ma'ruf Amin adalah Rp 20.160.000.

Selanjutnya, tunjangan presiden diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Di dalam Keppres ini dijelaskan, presiden dan sejumlah pejabat lain diberikan tunjangan jabatan pejabat negara setiap bulan. Untuk presiden, tunjangan jabatan yang diberikan yakni Rp 32.500.000. Sementara, wakil presiden mendapat tunjangan Rp 22.000.000.

Berdasarkan data tersebut, THR yang diterima Jokowi diperkirakan sebesar Rp 62.740.000 yang merupakan penjumlahan gaji pokok dan tunjangan jabatan. Sementara, Ma'ruf Amin sebesar Rp 42.160.000.