Warga Kampung Lembasung, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, Try Setia Budi Purwanto, mendadak viral di media sosial setelah namanya dikaitkan sebagai pelaku pengeroyokan Ade Armando, Senin (11/04) kemarin.

Budi mengaku kaget bukan kepalang begitu melihat foto dan alamatnya tersebar di media sosial. "Iya, itu foto saya, tapi yang foto KTP ya, Mas. Alamatnya juga benar," kata Budi, Selasa (12/04).

Ia membantah jadi salah satu pelaku pemukulan Ade Armando. "Lah, saya juga bingung, Mas. Seharian saya di Way Kanan, banyak kok saksinya," sanggahnya.

Menurut Budi, saat fotonya itu tersebar dia sedang berbuka puasa bersama keluarga.

Salah seorang temannya menelepon dan menanyakan dia sedang berada di mana, lalu mengirimkan tangkapan layar dari unggahan viral itu. "Habis buka puasa ada teman menelepon, dia nanya saya ada di mana, saya jawab ini lagi buka puasa sama ibu," kata honorer Pemkab Way Kanan itu.

Oleh karena itu, begitu melihat kiriman tangkapan layar itu dia terkejut dan bingung sendiri. "Ini fotomu katanya kamu mukulin dosen itu," kata Budi menirukan perkataan temannya.

Budi menjadi korban doxing pihak tak bertanggung jawab hingga viral di media sosial. Lantas apa itu doxing?

Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto seperti dikutip cnnindonesia mengatakan, praktik pengumbaran data pribadi seseorang disebut sebagai doxing. Doxing adalah sebuah praktik yang bertujuan untuk melakukan intimidasi dan ancaman kepada seseorang lewat penyebaran data pribadi orang tersebut.

"Doxing adalah proses mengumpulkan informasi yang dapat diidentifikasi tentang seseorang atau sekelompok orang, dengan tujuan untuk mempermalukan, menakut-nakuti, memeras, memfitnah, menggertak, atau membahayakan target," ujar Damar.

Damar menjelaskan beberapa individu melakukan doxing karena keingintahuan umum tentang seseorang atau perusahaan, namun tak sedikit memiliki motif yang kurang terhormat. "Motif tersebut termasuk balas dendam, pemerasan, atau membuat malu target."

Damar juga menjelaskan memposting rincian pribadi seseorang secara publik sering dilakukan dengan sebuah kesadaran bahwa hal itu berpotensi membahayakan individu yang ditargetkan.

Bisakah pelakunya mendapat hukuman?
Aturan hukum terkait doxing diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronika Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 tahun 2008 (UU ITE) tepatnya pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2). Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi: 

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. 

Dalam pasal ini, pendistribusian dan pentransmisian informasi pribadi elektronik tidak boleh dilakukan dengan niat untuk pencemaran nama baik dan dilakukan tanpa persetujuan pemilik informasi yang bersangkutan. 

Pasal 28 ayat (2) berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” 

Penyebaran informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa benci dan permusuhan dilarang dalam pasal ini. Hal ini termasuk doxing dikarenakan motif khas dari doxing adalah agar tumbuhnya rasa ketidaksenangan atau bahkan kebencian terhadap seseorang.

Dalam kedua pasal tersebut ditekankan pula terkait persetujuan penyebaran informasi. Ada tidaknya persetujuan penyebaran informasi menjadi penentu dalam doxing karena hal ini sebagai pembatas antara informasi mana yang dianggap privasi oleh individu yang bersangkutan.

Selain dalam UU ITE, doxing juga dapat dikaitkan dengan pengaturan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam Pasal 513 dengan bunyi: “Barang siapa menggunakan atau membolehkan digunakan barang orang lain yang ada padanya karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya, untuk pemakaian yang tidak diizinkan oleh pemiliknya, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.” 

Pasal ini menekankan aspek persetujuan terhadap penggunaan suatu barang. Informasi pribadi dalam ruang siber yang tanpa fisik nyata dapat dikategorikan sebagai barang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 513.

Mengenai dampak dari doxing yaitu pencemaran nama baik, KUHP mengatur hal ini dalam Pasal 310 dan Pasal 311 ayat (1) . Merujuk pada pasal-pasal tersebut, pihak-pihak yang melakukan doxing dapat dikenai sanksi baik dari UU ITE maupun dari KUHP. Doxing dilakukan dengan menyebarkan informasi pribadi dengan niat jahat dan tanpa persetujuan pemilik informasi yang bersangkutan.