Petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) menyindir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menyusul larangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar para pembantunya berhenti berbicara tentang penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. 

Bambang Pacul menyebut, kekuatan politik Luhut Binsar Pandjaitan bagai seorang 'prime minister' atau perdana menteri. Dan Bambang Pacul mengatakan, dirinya sangat setuju dengan arahan Jokowi tersebut.

"Itu kan Presiden memperingatkan. Ya boleh-boleh saja, namanya Presiden. 'Tugasmu sebagai menteri. Sudahlah, nggak usah bicara itu'. Boleh dong. Menteri kan teknis. Apa iya pantes, misalnya saya bikin ekstrem, misalnya seorang menteri, Bu Sri Mulyani bicara kepemiluan. Kontras. Nggak masuk," kata Bambang kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (07/04/2022).

Bambang Pacul yang juga Ketua Bappilu PDIP itu lantas meminta para menteri Jokowi sadar posisi yang diembannya. Bambang Pacul menyebut, arahan Jokowi sebagai peringatan kepada anak buah.

"Maka, sadarlah pada posisimu, sebagai Pak Pres sedang mengingatkan menteri-menterinya agar sadar posisi. Tapi kalau Menteri Dalam Negeri ya itu, kalau mau ngomong masih ada make sense dengan tugasnya. Masih masuk akal kalau dalam tugas kalau Mendagri. Tapi menteri yang nggak ada urusannya, nggak usahlah," ujarnya.

Untuk diketahui, menteri yang pernah bicara penundaan pemilu adalah Luhut hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bambang Pacul lantas dimintai tanggapan terhadap menteri-menteri tersebut apakah mereka dimaksud Jokowi. Pacul menyinggung Luhut 'prime minister'.

"Kalau Pak Airlangga sebagai ketum. Kalau sebagai menko, ya nggak pas. Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama, Bos," ujar Bambang Pacul.

"Tapi orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat. Misalnya, contoh Pak Presiden pernah statement disetop ekspor kan gitu. Dua hari berikutnya dibuka lagi Pak Luhut yang statement. Itu clear-lah. Orang politik juga paham. Bambang Pacul orang politik, paham. Gitu loh. Tentu kalau dia dari sini kita sama-sama paham. Kita memahami, kita mengerti, tapi kita nggak bisa berbuat apa pun," ujar Bambang.

PPP: Sering Bicara di Luar Tupoksi

Sementara Ketua DPP Partai Pembangunan Indonesia (PPP), Achmad Baidowi menilai, sindirian Luhut 'prime minister' bisa saja benar. PPP menyinggung soal sosok kerap bicara di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

"Namanya menko, wah dia dianggap memiliki kekuatan lebih dibanding menteri yang lain, ya dari aspek itu ya bisa saja benar," ujar Achmad Baidowi, saat dihubungi, Kamis (07/04/2022).

Menurut Awiek -- begitu Achmad Baidowi biasa disapa --, hal ini karena Luhut kerap dianggap berbicara di luar tupoksinya. Salah satunya terkait penundaan pemilu.

"Tetapi apakah kemudian yang menjadikanya dinilai seperti itu, karena mungkin Pak Luhut sering berbicara dianggap di luar konteks tupoksinya," tuturnya.

"Sempat bicara tentang big data, tentang penundaan pemilu, padahal beliau Menteri Koordinator Maritim dan Investasi," kata Baidowi atau Awiek.

Sehingga Awiek menilai, orang yang berbicara di luar tupoksinya terkesan memiliki kewenangan lebih. 

"Jadi memang kalau orang bicara di luar tupoksinya memang terkesan dilihat memiliki kewenangan yang lebih," ujarnya.

PKS Ungkit Hanya Ada Visi-Misi Jokowi

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengkritik kekuasaan seseorang melampaui presiden. Menurut Mardani, menilai tindakan tersebut sama sekali tidak sehat.

"Ini tidak sehat. Dalam sistem presidensial, kekuasaan mutlak di tangan presiden," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (08/04/2022).

Tak hanya itu, Mardani menilai hal itu lantas membentuk kesan presiden memiliki power politik yang lemah. "Kian membentuk kesan presiden yang lemah," katanya.

Mardani kemudian mengungkit pernyataan Jokowi, yang pernah menegaskan tak ada visi dan misi menteri, melainkan hanya ada visi Presiden.

"Presiden sendiri menegaskan tidak ada visi-misi menteri, termasuk menko. Adanya visi-misi Presiden," kata anggota Komisi II DPR itu.

Tak hanya itu, Mardani menilai hal itu lantas membentuk kesan presiden memiliki power politik yang lemah. "Kian membentuk kesan presiden yang lemah," katanya.

Mardani kemudian mengungkit pernyataan Jokowi, yang pernah menegaskan tak ada visi dan misi menteri, melainkan hanya ada visi Presiden.

"Presiden sendiri menegaskan tidak ada visi-misi menteri, termasuk menko. Adanya visi-misi Presiden," kata anggota Komisi II DPR itu.

Mardani menggarisbawahi tiap kementerian yang sudah memiliki tupoksi dan fokus kerjanya sendiri. Dia menilai menteri yang terlibat di banyak kementerian berpotensi merusak ritme kerja.

"Semua kekuasaan kementerian itu punya tupoksi dan fokus masing-masing. Adanya satu menteri yang terlihat masuk ke banyak kementerian bisa merusak ritme kerja dan merusak solidaritas," ucapnya.

Apa yang disebut sebagai para petinggi partai terkait prime minister dengan tegas dibantah Juru Bicara Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi.

"Kalau dibilang power politiknya kuat, saya rasa nggak begitu," kata Jodi kepada wartawan, Jumat (08/04/2022).

Jodi menilai, wajar jika Luhut kerap berkoordinasi lintas kementerian. Dia mengatakan justru hal itu diperlukan karena sejumlah isu yang ada harus ditangani oleh lintas kementerian.

"Hal ini diperlukan karena sejumlah isu diperlukan penanganan yang terintegrasi, terkadang lintas Kemenko," lanjut Jodi.