Pernikahan adik Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), Idayati dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman dinilai sebagian kalangan akan menimbulkan konflik kepentingan.

Diketahui, Idayati telah dipersunting Anwar. Keduanya akan melangsungkan pernikahan di kota Solo, Jawa Tengah pada 26 Mei 2022. Idayati mengatakan hubungan keduanya terjalin karena dikenalkan oleh seorang teman.

Untuk menghindari konflik kepentingan, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, Anwar Usman sebaiknya mundur dari jabatannya.

"Demi cinta kepada MK dan pujaan hati, harusnya mundur karena potensi konflik kepentingan akan membuat orang berprasangka dengan putusan MK," kata Feri.

Dalam pandangan Feri, pernikahan Anwar dan Idayati akan berpengaruh pada ketatanegaraan.

"Bagaimanapun ketua MK akan menyidangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan presiden dan kepentingan politik presiden," ucap dia.

Feri mencontohkan, konflik kepentingan itu dapat muncul pada pengujian undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan presiden.

"Konflik kepentingan akan muncul karena dalam setiap pengujian undang-undang karena presiden adalah salah satu pihak. Konflik ini harus dijauhi Ketua MK agar lembaga peradilan itu tetap punya marwah," ujar dia.

Feri menegaskan, penting untuk bangsa Indonesia punya peradilan konstitusi yang terus terjaga dari hubungan kekuasaan.

"Yang taat dengan nilai-nilai peradilan yang merdeka dari segala relasi kekuasaan," ujar Fery.

Lantas, bagaimana soal Kode Etik dan Perilaku Hakim MK?

Pedoman mengenai Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi termuat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006. PMK ini memuat 7 prinsip mengenai Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Mulai dari Independensi, Ketidakberpihakan, Integritas, Kepantasan dan Kesopanan, Kesetaraan, Kecakapan dan Keseksamaan, serta Kearifan dan Kebijaksanaan.

Terkait kemungkinan adanya konflik kepentingan, disinggung dalam Prinsip Ketidakberpihakan. Dalam salah satu poin penerapannya, disebut bahwa hakim harus mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara bila ia atau keluarganya punya kepentingan langsung dengan perkara tersebut.

Berikut bunyi poinnya:

Hakim konstitusi -kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan- harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:

a. Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau

b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan;

Namun, bila merujuk aturan tersebut, hakim MK hanya diminta mundur dari pemeriksaan perkara. Bukan mundur dari ikut memutus perkara atau bahkan mundur dari MK.

Sementara dalam Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, disebut bahwa hakim MK dilarang mengizinkan keluarganya mempengaruhi perkara.

Berikut bunyi poinnya:

Hakim konstitusi dilarang mengizinkan anggota keluarganya dan/atau relasi sosial lainnya untuk memengaruhi hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara.

Dosen Fakultas Hukum UI, Ganjar Laksmana Bonaprapta, menilai Kode Etik Hakim MK di atas tidak cukup. Sebab, aturan tersebut terkesan menunggu pelanggaran hukum terjadi terlebih dulu. Seharusnya, pendekatan etik itu mencegah terjadinya masalah.

Bila potensi pelanggaran etik itu dibiarkan, maka dikhawatirkan orang akan berprasangka dengan putusan MK. Sebab, Presiden merupakan pihak dalam pengujian UU.

"Hubungan antara kewenangan mengadilinya MK dan kedudukan Presiden selaku eksekutif yang kerap jadi pihak," ujar Ganjar.

Ia pun menyarankan agar Anwar Usman untuk mundur dari MK bila perkawinan tetap dilaksanakan. Guna menghindari konflik kepentingan atau conflict of interest (CoI).

"Kalau Anwar Usman enggak mundur, pelanggaran etik seketika terjadi. Enggak perlu nunggu apakah ada putusan MK yang mengindikasikan CoI akibat perkawinan itu," ujar dia.

Sementara mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menilai soal konflik kepentingan penanganan perkara tak bisa digeneralisasi. Menurut dia, konflik kepentingan ini tergantung dengan kasus per kasus, tak bisa dikaitkan dengan seluruhnya yang ditangani MK.

Karena itu, kata Jimly, jika berkaitan dengan perkara presiden, Anwar Usman cukup dengan nonaktif saja. Tidak perlu sampai mundur dari jabatannya sebagai hakim MK.

"Karena itu kalau mau mundur dari jabatan ketua atau sebagai hakim, cukup nonaktif tetapi hanya terkait kasus-kasus tertentu saja. Jangan digeneralisasi," ucap dia.