Meski ditolak mayoritas partai politik (Parpol) pendukung pemerintah, menolak wacana penundaan Pemilu 2024, namun peluangnya tak serta-merta tertutup. 

Seperti diketahui, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, hingga Partai Bulan Bintang (PBB) menolak usulan yang digulirkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar tersebut.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari menilai, persiapan pemilu yang belum tuntas menjadi celah yang patut diwaspadai.

Feri Amsari mengatakan, para pengusung wacana penundaan pemilu masih memiliki amunisi, seperti  merekayasa situasi kegentingan. Apalagi, katanya, para pengusung itu memiliki kuasa mengendalikan anggaran pemilu yang hingga kini belum diketok.

"Tentu tidak (tertutup kemungkinan penundaan pemilu) karena anggaran dan peraturan penyelenggaraan belum tuntas," kata Feri Amsari, Senin (21/03/2022).

Sebaliknya Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin justru berpendapat, peluang penundaan Pemilu 2024 sudah tertutup. Kata dia, gagasan itu telah ditolak oleh sebagian besar partai dan rakyat.

Publik juga menolak rencana penundaan Pemilu 2024. Survei Litbang Kompas pada 7-12 Maret 2022 menunjukkan 62,3 persen responden menyatakan setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 2024.

"Pemerintah dan DPR mengatakan hal yang sama, pemilu tetap 2024. Rakyat juga sama, terpotret dari lembaga-lembaga survei kredibel," kata Ujang, Senin (21/03/2022).

Meski demikian, Ujang menilai ada celah yang patut diwaspadai. Dia khawatir para penggagas penundaan pemilu mengubah skenario.

Ujang menyebut bisa saja mereka kembali memainkan skenario presiden 3 periode dengan mengamandemen UUD 1945. Opsi itu berpotensi dipilih karena terkesan demokratis sehingga akan menekan penolakan publik.

"'Pemilu tetap 2024, tetapi saya (Jokowi) pesertanya. Kalau rakyat mendukung saya, silakan.' Jadi, dia akan mengklaim demokrasi. Dia juga bisa katakan, 'Yang amandemen kan bukan saya, itu kan MPR.'," ucap Ujang.

Restu PDIP Jadi Kunci

Feri Amsari menegaskan, PDIP punya peran penting dalam menjegal manuver terakhir penundaan pemilu. Dengan kekuatan besar di parlemen, partai ini dinilai bisa mengubah arah kebijakan partai-partai lain.

Dia menilai PDIP telah mengendus penyelundupan penundaan pemilu lewat amandemen UUD 1945. Oleh karena itu, PDIP meminta amandemen konstitusi tidak dilakukan dalam waktu dekat.

Meski demikian, Feri berkata sikap PDIP itu tidak cukup. Menurut Feri, PDIP harus lebih tegas lagi dalam membendung birahi politik para pengusul penundaan pemilu.

"Ketegasan PDIP penting. Kalau perlu, menarik dukungan dari Jokowi jika memang ada upaya-upaya inkonstitusional yang sedang dilakukan," ucap Feri.

Ujang juga berpendapat serupa. Dia mengatakan sikap akhir PDIP bakal menjadi penentu nasib penundaan pemilu.

Dia juga menduga para pengusul penundaan pemilu akan menggoyang PDIP dari berbagai sisi. Bahkan, mereka bakal memberikan tawaran-tawaran menggiurkan agar PDIP mendukung rencana itu.

"Kalau PDIP menolak keras penundaan, perpanjangan, maupun skenario 3 periode, maka sulit. Kalau PDIP digoyang, misalkan Jokowi menawarkan Mbak Puan cawapres, itu kan bisa menggoyang PDIP juga," tandas Ujang.