Setelah menyuntik mati 3 perusahaan plat merah, masih ada 4 perusahaan lagi menunggu nasib yang sama. Ini merupakan komitmen Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus menerus melakukan pembersihan di segala lini. 

Wakil Menteri BUMN, Pahala Mansury mengatakan, fokus yang dihentikan itu ada 7 perusahaan, 3 di antaranya sudah diumumkan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, yakni PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Industri Gelas (Persero). 

Sisanya masih menunggu hasil review dari Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan Danareksa.

"Sebagian BUMN yang saat ini sedang ditangani PPA dan Danareksa itu akan di-review, mana yang ditutup, divestasi, atau dimitrakan," kata Pahala usai rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Senin, (21/3/2022).

"Jumlahnya 60 yang dikelola disana (PPA dan Danareksa) tapi nggak semua nya kan (di divestasi) sekarang fokus kita kan 7, 3 diantaranya sudah diumumkan pak Menteri, sisanya nanti kita akan review lagi tahapan berikutnya," kata kata Pahala.

Dalam paparanya di depan Anggota Komite II DPD RI, Pahala juga menjelaskan restrukturisasi dengan penggabungan usaha perusahaan BUMN juga terus dilakukan. Termasuk menurunkan jumlah klaster yang dikelola.

"Jadi sebelumnya jumlah klaster ada 27 saat ini kita sudah kurangi menjadi 17. Pada akhirnya kita dari Kementerian BUMN melihat mungkin dari 108 BUMN mungkin yang memberi kontribusi value seperti Dividen tidak lebih dari 40 BUMN," kata Pahala.

Pahala mengatakan tugasnya memastikan BUMN itu memiliki laba dan menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, yang dapat diwujudkan dengan klasterisasi penggabungan BUMN serta holdingisasi.

Selain itu Pahala juga menjelaskan untuk BUMN besar seperti Pertamina, justru yang dilakukan adalah pembentukan sub holding. Sehingga masing-masing subholding bisa memastikan akuntabilitasnya dan transparansi perusahaan.

"Jadi seperti Pertamina sudah sub holding off stream, shipping, gas, trading, dan renewable energy, dari masing masing terlihat lebih jelas mana subholding yang bisa menghasilkan value," kata Pahala.

Restrukturisasi keuangan juga dilakukan untuk menciptakan neraca keuangan perusahaan BUMN yang lebih sehat.

"Seperti Restrukturisasi PTPN yang melibatkan 441 Kreditur dan lebih dari 40 triliun harus diselesaikan, begitu juga dengan Krakatau Steel dengan kewajiban Rp 22 triliun ini membutuhkan restrukturisasi," kata Pahala.

Setelah 'menyuntik mati' tiga BUMN 'zombie' seperti yang disebutkan di atas, artinya, masih ada empat BUMN yang direncanakan bubar jalan. 

"Kita juga sedang mengkaji beberapa perusahaan BUMN lainnya yang ada di Holding Danareksa-PPA yang mana dari 7 BUMN, tiga BUMN sudah selesai (dibubarkan) sehingga masih terdapat empat BUMN lagi," ujar Erick Thohir dilansir dari Antara, Kamis (17/03/2022).

Diketahui, empat perusahaan BUMN lainnya di bawah Holding Danareksa-PPA yang akan dibubarkan oleh Kementerian BUMN antara lain Merpati Nusantara Airlines, Istaka Karya, PT Kertas Leces, dan PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (PANN). 

Erick bakal membubarkan keempat BUMN ini lantaran perusahaan-perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi sejak lama.

Berikut profil 4 BUMN yang akan dibubarkan Erick Thohir: 

1. Merpati Nusantara Airlines

Perusahaan Merpati Nusantara Airlines mengudara berkat rintisan yang dilakukan oleh Angkatan Udara dan dwi-fungsi ABRI pada September 1962. Pada awal pengoperasiannya, Merpati Nusantara Airlines (MNA) hanya menghubungkan lima kota besar dan terus berkembang. 

Pada 1975, perusahaan negara itu berubah menjadi persero, dengan Direktur Utama Ramli Sumardi. Tercatat, sejak 26 Oktober 1978, Merpati Nusantara Airlines menjadi anak perusahan Garuda Airways.

Dengan demikian, terjadi pengalihan penguasaan modal negara dari MNA kepada Garuda. Tidak bernasib mujur, maskapai ini mengalami masalah keuangan dan terlilit banyak utang. Tercatat, MNA menanggung utang sebesar Rp 10,95 triliun. 

Kemudian MNA mendapat suntikan dana Rp 6,4 triliun dari Intra Asia Corpora dan bantuan dari sepuluh BUMN. Meski begitu, MNA belum mendapat izin untuk melayani penumpang dan hanya diperbolehkan untuk pengantaran kargo untuk Indonesia bagian timur.

2. PT Istaka Karya 

Istaka Karya merupakan perusahaan negara yang berkantor pusat di Graha Iskandarsyah, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 66, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Perusahaan ini berdiri sebagai perusahaan konstruksi konsorsium pada 1979 dengan nama PT Indonesian Consortium of Construction Industries (ICCI). 

Tak lama setelah itu, Istaka Karya tergabung dalam BUMN dan berubah nama menjadi PT Istaka Karya (Persero). Dalam tugasnya, PT Istaka Karya (Persero) menangani proyek-proyek di beberapa daerah, terutama proyek pemerintah.

Sejumlah proyek yang sempat digarap Istaka Karya yakni reklamasi Bitung Manado, Plaza Batamindo, hingga kereta bandara YIA. Istaka juga dikenal dengan beberapa proyek fly over di beberapa daerah. Sebagai BUMN karya, nama Istaka Karya sendiri memang kurang populer. 

Dari sisi aset dan jumlah proyek, Istaka Karya jauh tertinggal dibandingkan BUMN konstruksi lainnya. Istaka Karya juga mengalami kondisi sulit pada 2019 dan 2020. 

Pada 2019 yang merupakan tahun politik membuat perusahaan susah mendapatkan proyek. Pasalnya, banyak tender proyek yang ditunda sampai pemilu berakhir. Pada 2020 yang merupakan awal pandemi COVID-19 menyebabkan seluruh tatanan yang ada di Indonesia, baik itu bidang ekonomi maupun lainnya, jadi terdampak. 

Memasuki 2021, serikat pekerja menyatakan bahwa perusahaan perlahan-lahan telah bangkit dari keterpurukan. Gaji pegawai yang tadinya sempat tertunggak sembilan bulan, juga sudah terbayarkan.

3. PT Kertas Leces 

PT Kertas Leces adalah salah satu BUMN yang bertugas memproduksi kertas di Indonesia. Selama beroperasi, PT Kertas Leces menderita kerugian dan memiliki total tagihan sebesar Rp 2,124 triliun atas 431 kreditor.

Sebanyak 15 karyawannya pun mengajukan permohonan pembatalan homologasi (kesepakatan perdamaian). Namun, perusahaan tersebut diputus pailit atau bangkrut oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada 25 September 2018.


4. PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (PANN) 

PT PANN didirikan pada 1974, dan dikhususkan untuk melakukan usaha di bidang pengembangan armada niaga nasional. Perusahaan ini tidak hanya menyediakan dan mengoperasikan armada niaga dan jasa pengadaan kapal saja, melainkan menjadi perantara pengadaan kapal dan perdagangan di bidang armada niaga. 

Kantor pusatnya berada di Jalan Cikini IV, Jakarta Pusat. Perseroan tersebut memiliki usaha telekomunikasi navigasi maritim dan jasa pelayaran untuk usaha jasa sektor maritim.

Beberapa usahanya seperti membuat facial monitoring system, monitoring kapal, estimasi keberangkatan dan kedatangan kapal, informasi cuaca, kondisi cuaca, long range identification, dan tracking national data center. 

PT PANN juga tercatat memiliki anak usaha di bidang pembiayaan yakni PT PANN Pembiayaan Maritim. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, PT PANN berdiri dengan modal dasar Rp 180 miliar dan modal disetor pemerintah Rp 45 miliar. Sementara 93 persen sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan sekitar 6,9 persen dimiliki oleh Bank Mandiri.