BNN sudah mengeluarkan surat pengantar ke RSKO dan ditujukan kepada Andi dan ditembuskan pada penyidik Bareskrim.

Proses penyelesaian kasus narkoba yang melibatkan politisi Partai Demokrat Andi Arief, semakin tidak jelas.

Saat ini polisi sudah menghentikan kasus narkoba yang melibatkan Andi Arief dan menyerahkannya penanganan kasus ini ke Badan Narkotika Nasional (BNN). Andi Arief direkomendasikan hanya perlu direhabilitasi.

Namun kini BNN mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus tersebut ke pihak kepolisian.

“Kita telah membuat rekomendasi ke RSKO (Cibubur) walau memang ada pilihan ke Balai Rehab BNN di Lido (Bogor). Itu karena yang bersangkutan ingin yang paling dekat dan RSKO sangat kredibel,” kata Kabag Humas BNN Kombes Sulistyo Pudjo seperti dilansir dari Beritasatu.com.

Lalu kapan Andi harus direhabilitasi ke RSKO?

Pudjo menjawab, ”Silakan tanyakan ke Bareskrim yang menangkap. Prosedurnya seperti itu. Kita sudah buat rekomendasi assessment medis. Yang mengantar, mengawasi, segalanya adalah dari penyidik (Bareskrim). Bukan berpindah ke BNN.”

Ini tentu berbeda, masih kata Pudjo, bila awal penyelidikan dilakukan BNN, maka BNN pula yang mengawal mulai awal sampai akhir.

“Sekali lagi yang dilakukan BNN kemarin hanya assessment medis karena permintaannya seperti itu karena ketiadaan atau kekurangan bukti dan saksi. Andai cukup bukti dan saksi ya disidik (tapi tetap) asessment. Namanya asessment terpadu atau TAT,” urainya.

Mantan Kabid Humas Polda Papua itu menambahkan jika surat pengantar ke RSKO telah dikeluarkan dan ditujukan kepada Andi dan ditembuskan pada penyidik Bareskrim.

“Jadi sekali lagi tanyakan ke penyidik Bareskrim. Saya yakinlah pasti dikawal,” sambung Pudjo yang membantah adanya beda pandang cara penyelesaian kasus ini antara polisi dengan BNN.

Hingga berita ini diturunkan juru bicara Polri dan Dit Narkoba Bareskrim belum merespon saat hendak ditanya soal hasil rekomendasi BNN itu.

Kasus Andi memang memantik perdebatan. Apalagi Andi sempat diperbolehkan pulang dan hingga kini belum jelas kapan akan direhabilitasi.

Tak urung Ketua Gerakan Nasional Anti-Narkotika (Granat) Henry Yosodiningrat pun mengaku kecewa dengan sikap Bareskrim yang memilih untuk merehabilitasi mantan Wasekjen Partai Demokrat tersebut dibandingkan menjerat secara pidana.

Menurut politisi PDIP itu penyelesaian kasus ini bisa berdampak buruk terhadap generasi muda karena mereka bisa berpikir untuk menggunakan narkotika karena hanya akan direhabilitasi dan tidak akan ditahan.