Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai, dengan dicabutnya harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan yang kemudian diikuti oleh lonjakan harga, menandakan bahwa pemerintah telah menyerah pada mekanisme pasar. 

Mirisnya, kata Tulus Abadi, masyarakat dibuat seperti kelinci percobaan.

"Pemerintah seperti bertekuk lutut dalam memasok minyak goreng ke konsumen. Kami melihat masyarakat ini seperti kelinci percobaan, pemerintah coba kebijakan a, b, c, dan akhirnya gagal. Klimaksnya akhirnya pemerintah gagal dan menyerah pada market mechanism," ungkap Tulus Abadi dalam diskusi virtual bersama MIPI, Sabtu (19/03/2022).

Ketika aturan HET dilepas, bahkan aturan kewajiban DMO dan DPO di tingkat produsen juga dilepas, barulah minyak goreng membanjiri pasar.

"HET dilepas, DMO dan DPO juga dilepas. Akhirnya, harga minyak goreng dilepas ke pasar dan baru banjir setelah langka. Tapi harganya jadi mahal," ujar Tulus Abadi.

Tulus mengaku heran, mengapa hingga saat ini, setelah gonjang ganjing besar di tengah masyarakat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) nampak diam saja. Menurutnya, Presiden tidak banyak turun tangan dan mengambil langkah signifikan ke masalah minyak goreng.

Menurutnya, masalah minyak goreng di Indonesia sudah masuk ke ranah kartel. Maka dari itu seharusnya Presiden mengambil langkah strategis.

"Ini juga aneh kalau gonjang ganjing begini Pak Presiden biasanya turun tangan, tapi saya lihat Presiden belum turun tangan, belum bicara signifikan soal fenomena ini. Kalau sudah bicara kartel dan mafia ini levelnya harusnya Presiden memang," papar Tulus.

"Tapi dalam hal ini Presiden seolah-olah jadikan Mendag bemper," ucapnya.

Menurutnya, ada 3 komoditas yang tidak bisa disentuh pemerintah. Kelapa sawit yang jadi bahan baku minyak goreng masuk ke salah satunya, dua lainnya adalah tembakau dan batu bara. Hal itu karena di lingkaran bisnis ini terdapat banyak pengusaha kuat yang juga memiliki koneksi ke pemerintahan.

Tulus pun curiga apakah Presiden Jokowi mencoba melindungi mereka, pasalnya sejauh ini Presiden bagaikan diam saja.

"Komoditas ini libatkan oligarki kuat di Parpol, eksekutif, legislatif. Kenapa Presiden diam? Jadi tanda tanya besar juga," ungkap Tulus.