Perdagangan Uang Kripto tak Terbendung, Ketua MPR Ingatkan Pemerintah Segera Bangun Ekosistem Demi Lindungi Konsumen dan Investor, “Semua itu hendaknya dimulai dengan membangun ekosistem perdagangan baru;  meliputi edukasi, mekanisme perdagangan yang lebih baik, penguatan perlindungan konsumen dan investor, pembentukan para profesi penunjang yang kapabel dan terpercaya,  hingga perluasan potensi  penerimaan pajak,” ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo, dikutip Senin (21/2/2022).

Gagasan baru yang memunculkan central bank digital currencies (CBDC), semakin memperkuat asumsi transformasi sistem pembayaran tak mungkin dibendung lagi. Percepatan transformasi itu menjadikan peran dan fungsi blockchain serta mata uang kripto menjadi tak terhindarkan.

Kecepatan sebagian masyarakat beradaptasi dengan transformasi itu patut diacungi jempol. Akhir-akhir ini, bahkan perdagangan kripto di dalam negeri terus bertumbuh. Dibanding negara lain di kawasan ini, pasar kripto Indonesia terbesar di Asia Tenggara dan menempati peringkat ke-30 di level global.

Menurut data Kementerian Perdagangan, per Desember 2021, jumlah investor aset kripto di Indonesia mencapai 11 juta orang. Angka ini jauh lebih besar dibanding jumlah investor di pasar modal berbasis Single Investor Identification (SID) yang mencapai 7,48 juta investor.

Sepanjang 2021, akumulasi nilai transaksi aset kripto juga terus bertumbuh hingga Rp 859,45 triliun.  Nilai transaksi rata-rata per hari mencapai Rp 2,3 triliun. Sedangkan penghimpunan dana di pasar modal di kisaran Rp 363,3 triliun.

Karena pasar kripto dipastikan terus bertumbuh, jumlah investor dan nilai transaksi pun semakin membesar. Agar semua pihak diuntungkan, harus dihadirkan ekosistem terpercaya dan kepastian hukum sehingga semuanya merasa aman dan nyaman.

“Sampai saat ini belum ada ketentuan atau peraturan khusus yang mengatur aspek perlindungan investor dan komsumen untuk kripto. Pun belum ada ketentuan dari aspek perpajakan, karena rumusannya masih digodok Pemerintah.  Jika pasar kripto dikelola dengan baik dan efektif, potensi pajaknya nyata dan sangat besar untuk mengisi kas negara,” kata Bamsoet, sapaan akrab Ketua MPR ini .

Di dalam negeri, menurut politisi Partai Golkar ini, kripto dikelompokan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Dasar hukumnya, menurut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), antara lain UU No.10/2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Selain itu, ada Peraturan Menteri Perdagangan No.99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset), serta Peraturan Kepala Bappebti No.3 Tahun 2019. BAPPEBTI pun telah menerbitkan Peraturan No.5 Tahun 2019, Peraturan No. 9 Tahun 2019, dan Peraturan No. 2 Tahun 2020. Semua ketentuan ini mengatur aspek Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Kendati perdagangan aset kripto memiliki sejumlah dasar hukum, pemerintah melalui BAPPEBTI dan Kemendag masih harus melengkapi sejumlah aturan main lainnya, Misalnya, peraturan  yang terkait dengan peran dan cakupan robot trading yang menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Begitu juga dengan ketentuan tentang media transaksi, seperti software maupun aplikasi sejenisnya.