Kontraknya 20 tahun, dimulai pada 9 Agustus 2022 hingga 8 Agustus 2042. Sebelumnya, pengelolaan Blok CPP dilakukan melalui skema Badan Operasi Bersama (BOB) PT BSP dengan PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Skema BOB ini berlangsung dari 2002 hingga 9 Agustus 2022 mendatang, sebelum akhirnya beralih jadi PT BSP 100 persen.

Direktur Utama PT BSP, Iskandar, menargetkan adanya peningkatan kinerja produksi atau lifting migas di Blok CPP setelah pengalihan pengelolaan tersebut, melalui skenario eksplorasi high case dan low case yang sudah tercantum dalam proposal perpanjangan kontrak.

"Jika eksplorasi berhasil, dengan high case bisa hampir 50 ribu barel, dengan low case lebih dari 20 ribu barel. Normalnya pada eksisting. Akan kami lakukan selama 20 tahun," ujar Iskandar dalam RDP Komisi VII DPR, Senin (14/2/2022).

Selain itu, Iskandar menjelaskan selama masa transisi pengelolaan di tahun 2022, PT BSP fokus mencapai target exclusive operation dengan sole risk untuk pengembangan dan eksplorasi sumur dengan biaya ditanggung PT BSP sepenuhnya.

"Saat ini kami masih ada 15 sumur pengembangan, dan 1 sumur eksploitasi. Kita saat ini dari 2020-2022 melakukan exclusive operation sole risk untuk pengembangan dan eksplorasi, pembiayaan ditaggung PT BSP dan berjalan lancar," kata Iskandar.

Sementara itu, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menargetkan produksi lifting Blok CPP setelah dikelola PT BSP dapat meningkat dari kinerja yang telah dicapai pada 2021.

"Tahun 2021 kemarin produksinya atau liftingnya 8.300 (barel per hari/bph), terus kemudian memang tahun ini kita punya komitmen untuk diharapkan naik ke 9.000, tapi ini kan masih rencana," ungkap Dwi.

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, menjelaskan tren kinerja lifting Blok CPP pada faktanya terus menurun dari 2002 hingga 2021. Per 31 Desember 2021, produksi minyak 8.520 barel per hari, sedangkan produksi gas belum ada sama sekali.

Tutuka menjelaskan, pemilihan PT BSP sebagai pengelola Blok CPP pasca 8 Agustus 2022 dengan partisipasi interest 100 persen merupakan rekomendasi SKK Migas, dengan beberapa pertimbangan.

Pertama, nilai Komitmen Kerja Pasti (KKP) yang ditawarkan PT BSP meningkat dari usulan awal, yaitu dari USD 41 juta menjadi USD 130,4 juta. Selain itu, PT BSP mengajukan signature bonus sebesar USD 10 juta tanpa diskresi, dan PT BSP diklaim memiliki kondisi finansial yang mumpuni.

"Proposal disampaikan Pertamina nilainya jauh di bawah propsoal BSP, dengan KKP USD 61 juta. Pertamina tidak bersedia memperbaiki proposal dan menerima apabila pemerintah memberikan pengelolaan WK CPP kepada BSP," lanjut Tutuka.
SKK Migas