Tahap kedua, dilakukan pada 2024-2029, tahap ketiga tahun 2029-2034, tahap keempat tahun 2034-2039. Terakhir tahap kelima berakhir tahun 2045, bersamaan dengan 100 tahun Indonesia merdeka. "Di situ disebutkan pembangunan IKN akan dilakukan dalam 5 tahap," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jakarta, Senin (24/1/2022).

Sri Mulyani menuturkan, pemerintah telah merancang pembangunan IKN Nusantara dengan seksama meskipun pembahasannya di DPR singkat. Pemerintah melalui Bappenas dan Kementerian PUPR telah membuat rancangan pembangunan IKN secara bertahap

Saat ini, Sri Mulyani sudah berdiskusi dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono untuk menghitung biaya pembangunan infrastruktur. Dalam pembangunan jalan, Presiden Joko Widodo berpesan untuk memperhatikan lingkungan hidup dan kelestarian alam.

Hal tersebut bermakna pembangunan jalan tidak tidak akan membelah gunung atau bukit, melainkan mengikuti kontur yang ada. Pembangunan jalan seperti ini pun membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena akan menyesuaikan dengan kondisi alam di Tanah Borneo. "Gunung tidak dipotong untuk jadi jalan dan ini butuh biaya lebih," kata dia.

Hingga kini, Sri Mulyani mengaku belum ada relokasi anggaran untuk kebutuhan pembangunan IKN. Bila pembangunan infrastruktur sudah akan dimulai sumber dananya berasal dari realokasi yang dilakukan Kementerian PUPR. "Kalau PUPR ini pakai realokasi dana di PUPR sendiri, ya silakan karena belum ada ruang di APBN tahun 2022 dan selama 2020 dan 2021 fokus pemerintah masih pada penanganan Covid-19," katanya.