Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengungkap adanya dugaan pungutan liar (pungli) di Bandara International Soekarno-Hatta (Soetta) dan telah melaporkan dugaan tersebut kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati). Pungli tersebut diduga mencapai Rp 1,7 miliar.

"Adanya dugaan pemerasan/pungli yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Bea dan Cukai yang berdinas di Bandara Soetta Tangerang," ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangan tertulis, Minggu (23/01).

Boyamin menjelaskan, peristiwa itu diduga terjadi selama satu tahun pada April 2020 sampai dengan April 2021. Dugaan pungli di Bandara Soetta dilakukan dengan modus tekanan kepada sebuah perusahaan jasa kurir (PT SQKSS). Dugaan tekanan untuk tujuan pungli tersebut berupa ancaman tertulis maupun verbal atau lisan.

Bonyamin menambahkan ancaman tertulis itu, berupa surat peringatan tanpa alasan yang jelas. Sementara ancaman verbal berupa ancaman penutupan usaha perusahaan tersebut.

"Diduga semua dilakukan oknum tersebut dengan harapan permintaan oknum pegawai dipenuhi oleh perusahaan," kata Boyamin.

Aktivis antikorupsi ini menduga, oknum yang bertugas di Bea dan Cukai itu meminta uang setoran sebesar Rp 5.000 per kilogram setiap barang kiriman dari luar negeri. Tetapi pihak perusahaan jasa kurir, hanya mampu memberikan sebesar Rp 1.000 per kilogram.

Ia mengatakan, meskipun perusahaan telah melakukan pembayaran dugaan pemerasan atau pungli, menurut oknum tersebut jumlah yang dibayarkan di bawah harapan sehingga akan ditutup usahanya meskipun berulang kali perusahaan telah menjelaskan kondisi keuangan sedang sulit karena terpengaruh kondisi COVID-19 .

"Oknum tersebut dengan inisial AB merupakan pejabat bea cukai setingkat eselon III dengan jabatan sejenis kepala bidang, dan inisial VI merupakan pejabat setingkat eselon IV dengan jabatan sejenis kepala seksi di kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Tangerang," kata Boyamin dalam keterangan tertulisnya.

Ia mengatakan, modus dugaan pemerasan atau pungli itu, terlapor menelpon dan meminta pertemuan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur, untuk menghilangkan jejak terlapor pada saat pertemuan meminta agar nomor handphone orang keuangan dan stafnya yang terlibat dalam penyerahan uang selama setahun diserahkan dan diganti nomor karena takut disadap.

"Diduga melalui hubungan telepon, terlapor ke pengurus perusahaan, telah meminta pembayaran segera dilaksanakan penyerahan uang dan akhirnya terlaksana penyerahan uang dugaan nominal sekitar Rp1,7 miliar," kata Boyamin.

Ia mengatakan, dugaan korban pemerasan atau pungli terdapat beberapa perusahaan di Bandara Soekarno Hatta, namun yang terdapat bukti awal yang cukup baru satu perusahaan, korban-korban lain memilih diam dikarenakan mempertahankan kelangsungan usahanya.

Menurut Boyamin, laporan aduan dugaan pemerasan atau pungli ini telah mendapat tanggapan untuk ditindaklanjuti oleh Kejati Banten. "MAKI akan mengawal laporan ini dalam bentuk mengajukan gugatan praperadilan apabila mangkrak proses penanganannya," kata Boyamin.