Pemerintah segera menggarap proyek ibu kota baru setelah DPR mengesahkan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Ironisnya, anggaran pembangunan IKN masih gelap.

Rencannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan penggunaan sebagian anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN). Namun, usul ini langsung ditolak oleh anggota Komisi XI DPR yang juga Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Hasan. Merespons penolakan itu, Sri Mulyani mengatakan akan mencari sumber lain bila dana PEN tak diizinkan.

Ekonom Senior Faisal Basri mengatakan, anggaran pembangunan IKN masih gelap. Sebab tak ada kejelasan pos anggaran, malah sampai memangkas dana penanganan COVID-19.

"Kemarin Ibu Sri Mulyani kan di-challange, akan mengalihkan dari PEN, lantas ada anggota DPR yang bilang melanggar UU, kalau melanggar oke kita tidak akan lakukan kita akan cari sumber lain, nah kan berarti masih gelap sumbernya. Pokoknya, nah pokoknya itu tadi," ujar Faisal Basri dalam diskusi ICW,Jumat (21/1).

Tak hanya itu, Faisal Basri juga menilai di masa kepemimpinan Jokowi banyak pembangunan fisik, seperti infrastruktur yang tak sesuai dengan perencanaan. Akhirnya pembiayaannya pun tak jelas.

Selain anggaran pembangunan IKN yang masih gelap, Faisal Basri mengatakan proyek lainnya yang dinilai tak jelas adalah kereta cepat. Sebab awalnya dijanjikan tanpa APBN, namun akhirnya harus menggunakan APBN.

"Jadi banyak proyek yang dilaksanakan di era Pak Jokowi yang tidak ada di naskah perencanaan. Kemudian proyek itu kan ada namanya project planning, itu tidak terintegrasi dengan financial planning-nya, pokoknya proyek dulu, pembiayaan belakangan," kata Faisal Basri dikutip Kumparan.

Menurutnya Jokowi selama ini mengutamakan pembangunan fisik. Tapi tidak pada pembangunan manusianya.

"Dari awal Pak Jokowi pendekatan pembangunannya bukan membangun manusianya, kita mengalami learning loss akibat pandemi, ada ancaman climate change dan macem-macem itu nomor 2 , urusan membangun manusia nomor 2," ujarnya.

"Urusan bangun fisik yang fenomenal, monumental, berlambang dan sebagainya itu nomor satu dan kelihatan sejak Pak Jokowi memerintah," tuturnya.