Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti mengkritik sikap Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan yang memberikan kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta tahun 2022.

Menurut Ray Rangkuti, sebagai kepala daerah, Anies Baswedan seharusnya bisa membentengi dan tahu apa saja yang menjadi prioritas, sehingga, tak semua keinginan DPRD harus dipenuhi.

Ray Rangkuti lantas lantas membandingkan sikap Anies dengan sikap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menjabat sebagai Gubernur DKI. Ray melihat, Ahok lebih bisa membuat desain alokasi anggaran yang efisien, bermanfaat dan fokus.

"Di zaman Ahok dulu, filter pertamanya adalah Ahok sebagai Gubernur DKI. Jadi kalau anggota DPRD minta ini-itu, sebelum dikritik oleh publik, Ahok lebih dulu mencoretnya," kata Ray dalam diskusi daring, Kamis (20/01/2022).

Ray mengatakan, Anies harusnya bisa memastikan priorotas anggaran untuk kebutuhan masyarakat, bukan segelintir orang.

"Justru yang herannya ini eranya Pak Anies. Yang terjadi upaya memfasilitasi keinginan anggota DPRD," ucap dia.

Bukan pada kasus itu saja, Ray melihat alokasi anggaran di era Anies bermasalah. Ia mencotohkan pengadaan lem aibon di Dinas Pendidikan yang memakan biaya miliaran pada 2019 silam.

Sebagai informasi, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggelontorkan anggaran Rp82,8 miliar untuk membeli lem aibon. Dana tersebut digelontorkan dengan nama mata anggaran Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri.

Meski tak lama setelah itu, Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Susi Nurhati mengklarifikasi bahwa ada kesalahan pengisian data yang dilakukan pegawai terkait keberadaan anggaran tersebut. Ia menyebut pihaknya salah ketik.

"Alih-alih Anies menjadi benteng pertama untuk memastikan alokasi anggaran DKI Jakarta sebesar besarnya untuk warga DKI Jakarta, justru memfasilitasi berbagai bentuk kepentingan," ucap dia.

Ray Rangkuti menduga, sikap Anies yang cenderung memfasilitasi DPRD sebagai upaya untuk menggalang dukungan. Menurutnya, Anies sangat tergantung dengan fraksi-fraksi partai politik di lingkup DKI Jakarta.

"Kalau kita lihat ada dua partai yang beroposisi sama Anies. Tapi dicatat Anies tuh banyak dukungannya di lingkungan legislatif DPRD DKI Jakarta," ucapnya.

Diketahui, gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp26,42 miliar jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021.

Pada 2022, belanja gaji dan tunjangan anggota DPRD tercatat sebesar Rp177,37 miliar. Sementara pada 2021, tercatat sebesar Rp150,94 miliar. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengklaim kenaikan gaji dan tunjangan itu akan digunakan untuk membantu masyarakat.