Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (18/01) malam lalu.

Terbit diduga menerima suap terkait pengaturan paket proyek infrastuktur Kabupaten Langkat dan proyek dinas pendidikan, tahun anggaran 2020-2022, senilai Rp786 juta.

Partai NasDem Sumut menyoroti kasus tersebut. Ketua NasDem Sumut, Iskandar menilai salah satu penyebab ditangkapnya Terbit karena mahar politik yang mahal.

"Akhirnya, untuk mengembalikan apa yang sudah dikeluarkan dari mahar politik itu. Maka yang bersangkutan berpeluang besar untuk melakukan korupsi setelah menjabat. Sehingga kasus OTT seperti ini akan terus terjadi," kata Iskandar di Medan, Jumat (21/01).

"Tapi harus digarisbawahi. Yang saya sebut ini adalah salah satu penyebabnya, bukan satu-satunya penyebab," tambahnya.

Iskandar mengatakan mahar politik ini bukan menjadi hal yang baru. Mahar politik ini, kata Iskandar seperti dikutip detikcom, menjadi hal yang memberatkan seseorang untuk menjadi kepala daerah.

"Ini (mahar politik) bukan hal awam lagi. Besaran jumlahnya diduga bisa mencapai puluhan miliar, dan sudah banyak orang yang mengaku kepada kita terkait hal itu," ujarnya.

Iskandar menjelaskan hal ini lah yang menjadikan NasDem meniadakan mahar politik bagi calon kepala daerah. Untuk itu, dia berharap kepala daerah yang diusung NasDem tidak melakukan korupsi karena tidak dibebani dengan mahar politik.

"Karena mereka diusung tanpa mahar. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk korupsi. Jika masih terlibat, maka akan langsung kita pecat sebagai kader," jelasnya.

Meski sudah berulang kali terjadi, tetap saja ada kepala daerah yang terciduk OTT KPK. Modusnya hampir sama mulai dari fee proyek, jual beli jabatan hingga perizinan.