Pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Ibukota Negara (IKN) menjadi Undang-undang (UU) mendapat sorotan tajam dari mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin.

Din Syamsuddin yang juga mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menilai, pemindahan IKN di masa pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19 tidak memilikinya urgensi apapun.

Sebaliknya keputusan memindahkan IKN dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan keputusan yang tidak bijak. Apalagi, Pemerintah masih dillit utang yang cukup tinggi.

Atas dasar itu, Din Syamsuddin menegaskan pihaknya akan melakukan langkah nyata dalam menolak pemindahan ibukota, yakni dengan mengajukan gugatan UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Segera kita gugat UU itu ke Mahkamah Konstitusi (MK)," tegas Din Syamsuddin di Jakarta, Kamis (20/01/2022).

Din menyesalkan apabila demi keputusan yang tidak bijak itu aset negara di Ibukota Jakarta dijual. Apalagi, pembangunan Ibukota baru berpotensi merusak lingkungan hidup dan menguntungkan kaum oligarki.

"Maka pemindahan Ibukota negara adalah bentuk tirani kekuasaan yang harus ditolak," tandasnya.