Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) diharapkan bisa dimulai tahun 2022 ini. Mungkin itu sebabnya, pembahasan regulasinya pun dipercepat. 

Sementara Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN diharapkan selesai dibahas di pekan ini sehingga bisa langsung disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Rencananya pengesahan dilakukan besok, Selasa (18/01/2022).

Salah satu yang selama ini jadi pembahasan RUU adalah anggaran untuk membangun IKN. Pemerintah bahkan berkali-kali menekankan bahwa anggarannya tak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan lebih mengandalkan sektor swasta dan lainnya.

Akan tetapi, kenyataannya, saat ini pembangunan IKN mayoritas menggunakan APBN. Dalam website IKN yang dikutip, Senin (17/1/2022) tertulis pendanaan IKN sebesar 53,5% menggunakan APBN dan sisanya 46,5% menggunakan dana lain dari skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN.

Artinya, skema yang sebelumnya dipaparkan pemerintah berubah total. Sebelumnya pemerintah hanya berencana menggunakan anggaran APBN sebesar 19,2% dari total anggaran yang diperkirakan mencapai Rp466 triliun.

Berikut rincian anggaran IKN yang sebelumnya dirilis pemerintah:

1. Melalui APBN porsinya 19,2% atau Rp89,472 triliun

2. Melalui Swasta dengan porsi 26,2% atau sebesar Rp122,092 triliun

3. Melalui KPBU porsinya 54,6% atau sebesar Rp254,436 triliun

Sebelumnya, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengusulkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbuka dalam pembiayaan pembangunan untuk tenor jangka panjang.

"Yang sifatnya kewajiban dari APBN itu sudah ada, sehingga kita ingin menghindari kewajiban itu secara kaku tetapi memberikan juga jaminan untuk terbuka bahwa APBN bisa membiayai pembangunan IKN dengan skema-skema jangka panjang," ujarnya dalam rapat kerja di Gedung DPR, pekan lalu.

Hal ini juga turut menghindari pembangunan berhenti di tengah jalan. Proyek pembangunan dan pemindahan memang dimulai dalam waktu dekat, namun untuk keseluruhan membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun.

"Bagaimana untuk memberikan jaminan agar pembangunan ini tidak berhenti di tengah jalan, agar penganggaran pembiayaan ada. Itu lah kenapa yang dibuka bukan hanya APBN, yang dibuka di sana adalah skema-skema pembiayaan," urainya.