Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengendus kuatnya praktik kartel penimbunan minyak goreng yang berdampak kepada mahalnya harga migor.

Sinyalemen Tulus boleh juga. Sejauh ini, harga migor tak kunjung turun meski pemerintah getol melakukan operasi pasar. Bahkan, pemerintah menyiapkan dana subsidi Rp3,6 triliun untuk stabilisasi migor.

Sejak awal, Tulus sudah menduga bahwa faktor Natal dan Tahun baru 2022, bukanlah pemantik mahalnya migor. Karena, kenaikannya sudah tidak wajar lagi. "Oleh karena itu saya menganggap ini ada dugaan kartel atau praktik usaha tidak sehat lainnya sehingga mendistorsi pasar dari sisi harga atau pasokan," ujar Tulus, Jumat (14/1/2022).

Selanjutnya, Tulus menyebut ironi Indonesia sebagai produsen minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) terbesar di dunia, namun harga migor di dalam negeri mencekik leher rakyatnya.

Ia menilai pemerintah mestinya bisa menjaga harga minyak goreng di level yang terjangkau. Ketika terjadi polemik harga, ia menilai pemerintah pun gagap dalam menangani hingga kenaikan terjadi secara berlarut. "Ironisnya lagi pemerintah tampak gagap dan gagal dalam mengantisipasi mahalnya harga minyak gorengr di Indonesia," imbuhnya.

Tulus mengaku khawatir akan dana subsidi migor Rp3,6 triliun yang digelontorkan untuk menurunkan harga minyak goreng menjadi Rp14 ribu per liter, bakal sia-sia. Pemerintah seharusnya mengusut tuntas dugaan adanya kartel migor terlebih dulu.

Tak hanya Kementerian Perdagangan, ia juga menyebut Kepolisian juga bisa mengusut untuk membongkar sisi hukum dari dugaan penimbunan. "Kemendag, Kapolri, KPPU bisa menggunakan UU Anti Monopoli atau UU Perdagangan untuk membongkar dugaan kartel," terang dia.

Terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Oke Nurwan membantah indikasi adanya kartel migor yang bermain. "Pengamatan kami tidak ada indikasi kartel," jawab Oke.