Mengawali  2022 Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga  (PKTN) kembali menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi. 

Kali ini, Ditjen PKTN menandatangani kerja sama dengan Universitas Padjajaran, khususnya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Psikologi, serta Fakultas Ilmu Komunikasi.

Perjanjian tersebut ditandatangani Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono, Dekan Fakultas MIPA Iman Rahayu, Dekan Fakultas Psikologi Zahrotur Rusyda, dan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Dadang Rahmat Hidayat.  Penandatanganan kerja sama dilaksanakan di Bandung, pada Jumat (14/1).

“Kerja sama ini bertujuan untuk membentuk jejaring kerja metrologi legal guna mempercepat tercapainya peningkatan tertib ukur, meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengembangan bidang metrologi legal, serta mendorong pengembangan dan penelitian di bidang yang berkaitan dengan metrologi legal yang dapat diterapkan dan bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap Veri.

Veri  melanjutkan, dalam kerja sama ini para pihak akan berkolaborasi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang yang berkaitan dengan metrologi legal. Salah satunya, adalah mendukung program‘Kampus Merdeka Merdeka Belajar’.

“Program ini membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan perkuliahan melalui mekanisme  praktik kerja di balai-balai yang ada di lingkungan Direktorat Metrologi maupun Unit Metrologi Legal di daerah.   Kerja sama ini juga akan terus memperkuat pengembangan organisasi dan sumber daya manusia di bidang  metrologi legal dan pengembangan roadmap komunikasi publik,” terang Veri.

Veri menambahkan, Ditjen PKTN melalui Direktorat Metrologi telah melakukan kolaborasi dengan beberapa  fakultas di lingkungan Universitas Padjadjaran dalam pengembangan sumber daya manusia metrologi legal. Seperti melalui pemetaan talenta pejabat fungsional, pengembangan kompetensi bagi tenaga pengawas dalam berkomunikasi publik, magang, dan lainnya.

“Untuk memperkuat kolaborasi ini, Ditjen PKTN menyusun perjanjian kerja sama dengan beberapa fakultas di lingkungan Unpad seperti Fakultas MIPA, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Ilmu Komunikasi,” ujar Veri.

Veri  berharap, kerja sama ini dapat menjadi nilai tambah dalam implementasi kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi untuk memberikan dampak dan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. 

“Kami mengapresiasi Universitas Padjadjaran atas kerjasama yang terjalin. Diharapkan, seluruh implementasi dari kerja sama yang telah dilakukan dapat berjalan dengan baik, dan semoga akan terus berkembang menjadi lebih baik,” tutup Veri.

Penyelenggaraan kegiatan metrologi legal diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang  Metrologi Legal dan Undang-Undang Nomor 23  tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah.  Saat  ini  telah  terbentuk 432 Unit Metrologi Legal dari target 509 Unit Metrologi Legal secara nasional.