Relawan Jokowi Mania (Joman) akan melaporkan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun ke Polda Metro Jaya, Jumat (14/01). Langkah itu buntut adanya laporan Ubedillah terhadap dua putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau hanya untuk mencari popularitas atas dasar laporan hoaks saja, tapi tak mau tanggung jawab, ya repot. Dia harus berani pikul beban itu. Berani tidak di pengadilan Ubed tanggung jawab," kata Ketua Umum Relawan Joman Immanuel Ebenezer.

Ia menyebut bisnis yang dilakukan oleh keluarga Jokowi tak ada kaitannya dengan kejadian pembakaran hutan di Indonesia. "Ini hanya pesanan saja. Makanya kita laporkan ke Polda. Dia harus tanggung jawab. Kalau perlu dengan bos-nya si politisi hitam  juga harus dipanggil juga," ujarnya. 

Ia meyakini nanti polisi bisa menelusuri siapa yang memberikan pesanan tersebut. "Pasti omong lah itu. Pokoknya dalangnya juga harus diseret. Masak dosen melantur bicaranya," katanya.

Sementara Ubedillah heran dan mempertanyakan apa maksud pelaporan tersebut. "Isi laporan dia apa, tentang apa? Iya apa, pake data apa? Laporannya laporan apa? Kan saya harus lihat apa yang dilaporkan dulu," kata Ubedillah.

Ubedillah pun mempertanyakan apa yang akan dilaporkan JoMan terhadap dirinya. Dia mengaku enggan berkomentar lebih jauh lantaran rencana laporan JoMan tersebut belum jelas.

"Iya coba dibaca deh, itu yang dia laporkan apa? Supaya saya komentar juga nggak kemana-mana, akan saya jawab kalau dia sudah jelas nanti laporannya apa isinya apa baru saya komentar," ucapnya.

Ubedillah juga bakal menunggu terkait rencana pelaporan JoMan terhadap dirinya. Dia pun meminta agar JoMan menjelaskan maksudnya melaporkan dirinya ke polisi gegara melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK. "Iya, isinya apa laporannya, coba tanya sama dia yang dilaporkan apanya," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Gibran dan Kaesang menurut Ubedillah, diduga terkait tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Kami minta kepada KPK untuk menyelidiki dan meminta kepada KPK agar menjadi terang benderang dan bagaimana kemudian bila perlu Presiden dipanggil untuk menjelaskan posisi ini," ucap Ubedilah, Senin (10/1) lalu.