Sidang putusan pengadilan dengan terdakwa Nia Ramadhani, Ardi Bakrie, dan juga supirnya, Zen Vivano, atas kasus penyalahgunaan narkoba banyak menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Pasalnya, sebagai pemakai narkoba, ketiganya dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun alih-alih hukuman rehabilitasi.

Putusan Majelis hakim terhadap Nia Ramadhani, Ardi Bakrie, dan Zen Vivano dijatuhkan atas pertimbangan bahwa ketiganya belum masuk kualifikasi sebagai pecandu, dimana ketiganya menggunakan narkoba secara sadar sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam kualifikasi korban penyalahgunaan narkoba.

Anang Iskandar, mantan Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Purnawirawan sekaligus mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), menilai bahwa putusan Majelis Hakim dinilai kurang tepat. Dilansir dari suara.com, Anang Iskandar yang dihubungi lewat telepon pada hari Kamis (13/01/2022), mengungkapkan pendapatnya mengenai kasus ini.

"Kalau di hukum ada UU Narkotika, itu ya kan perlu dipahami oleh semuanya termasuk hakim-hakim seluruh Indonesia. Bahwa hukuman bagi terdakwa yang terbukti sebagai penyalahgunaan, itu hukumannya rehabilitasi, bukan penjara. Itu (menurut) UU Narkotika," ujar Anang Iskandar. 

Lebih lanjut Anang Iskandar menyatakan bahwa setiap hakim seharusnya memahami UU Narkotika. Ia juga menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan perkara penyalahgunaan narkoba secara yuridis, sesuai dengan undang-undang pasal 127/1, hakim wajib memutuskan atau menetapkan terdakwa seperti Nia Ramadhani, Ardi Bakrie, dan Zen Vivano untuk menjalani rehabilitasi sebagai bentuk hukuman, sesuai dengan ketentuan undang-undang pasal 103.

"Kalau Nia cs melakukan wajib lapor pecandu ke IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) maka status pidana Nia cs menjadi tidak dituntut pidana. Sedangkan kalau Nia cs ketika pertama kali menggunakan narkotika karena dibujuk, dirayu, ditipu, diperdaya, bahkan dipaksa menggunakan narkotika maka disebut korban penyalahgunaan narkotika. Kalau Na cs sudah berulang kali menggunakan narkotika disebut pecandu," sambung Anang Iskandar.

Anang Iskandar juga mengatakan bahwa sesuai dengan undang-undang pasal 54 hakim wajib memperhatikan kondisi taraf ketergantungan. Selanjutnya, berdasarkan undang-undang pasal 55, hakim harus meninjau ada tidaknya unsur yang bisa menggugurkan tindak pidana terdakwa.

"Penyalahgunaan narkotika baik sebagai korban penyalahgunaan maupun pecandu secara yuridis wajib menjalani rehabilitasi," tutup Anang Iskandar.