Menteri Erick mensinyalir maskapai BUMN tersebut terlalu banyak menggunakan jenis pesawat, sehingga biaya operasional jadi lebih mahal. "Setelah kita dalami juga, banyak pembelian ini hanya beli pesawat. Bukan justru rutenya yang dipetakan, pesawatnya apa. Jadi, pesawatnya dulu, baru rutenya," tutur Menteri Erick dikutip dari akun Instagram Erick saat wawancara dengan Kompas TV, Kamis (13/1/2021).

Maskapai Garuda, kata Menteri Erick, memiliki 32 lessor. Sedangkan, maskapai lain hanya 4-5 lessor. Dari sisi jenisnya, Garuda memiliki 13 jenis pesawat, sedangkan maskapai lainnya hanya 3-4 jenis saja.

Tak heran, porsi biaya kontrak lessor Garuda Indonesia mencapai 28 persen dari pendapatan perusahaan. Sementara, maskapai lain 3,5 kali lipat lebih murah dari yang dibayarkan Garuda kepada lessor.

Inilah yang membuat Garuda membayar operasional lebih mahal, tidak efisien. "Garuda (beban sewa pesawatnya) 28 persen. Maskapai lain cuma 8 persen. Secara operasional, lebih mahal," imbuhnya.

Dia curiga ada komisi di balik pengadaan pesawat Garuda dari banyak lessor. Sebab, sering kali Garuda melakukan pengadaan pesawat tanpa merencanakan rutenya terlebih dulu. "Pesawatnya dulu, baru rutenya," katanya.

Karena itu, Menteri Erick mendorong dilakukannya audit investigasi dan menyerahkan laporannya ke Kejagung, dalam rangka bersih-bersih Garuda Indonesia.

Dirinya ingin memperbaiki sistem dan pengelolaan di Garuda, termasuk tata kelola administrasinya. "Ini program bersih-bersih yang kita harapkan ada perbaikan administrasi secara menyeluruh. Yang terbaru, ATR72-600 ini, indikasinya juga sama seperti sebelum-sebelumnya," tandasnya.