Otoritas Pemerintahan China di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping dikabarkan melarang warganya merayakan Natal yang dinilai identik budaya Barat.

Seorang pastor gereja tidak resmi di provinsi Guangdong, selatan China, mengatakan kepolisian setempat telah menghubunginya pada 22 Desember untuk memastikan gerejanya tidak menggelar acara perayaan Natal apapun.

Pastor dengan nama marga Chen itu mengatakan kepolisian menggunakan pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19 sebagai dalih larangan perayaan Natal.

“Di kota kami, kami tidak diizinkan mengadakan pertemuan Natal, bahkan pesta. Ini juga terjadi di Henan dan tempat-tempat lain dengan menggunakan pandemi sebagai dalih. Kami sekarang hanya bisa menggelar pertemuan online (untuk merayakan Natal),” papar Chen.

Selain Chen, seorang pendeta di gereja provinsi Shandong dengan nama samaran John mengatakan pembatasan serupa juga berlaku di wilayahnya itu.

“Mereka (pihak berwenang China) memperingatkan kami menjelang Natal agar tidak ada kegiatan (terkait Natal). Aturan serupa sama untuk beberapa gereja di luar kota,” kata John.

“Kami hanya bisa melakukan aktivitas (perayaan Natal) diam-diam,” paparnya menambahkan kepada Radio Free Asia, Senin (27/12/2021).

Pemerintah China juga dilaporkan telah menghapus berbagai referensi dan konten berbau perayaan Natal dari platform media sosial Negeri Tirai Bambu.

Pejabat lokal di wilayah barat daya Guangxi bahkan telah mengeluarkan edaran berisi peringatan terhadap setiap sekolah dasar hingga menengah dan para siswa untuk tidak mengadakan kegiatan Natal apapun.

Menurut edaran yang dikeluarkan departemen pendidikan Rongan, sekolah-sekolah harus menahan diri merayakan ‘festival asing’ dan fokus melestarikan budaya tradisional China.

Salah satu warga China, Josei Wang, juga mengaku semakin sulit untuk merayakan Natal bersama keluarganya. Padahal, Wang dan keluarganya rutin merayakan Natal sejak 2016 kendati mereka bukan umat Kristen.

Sekadar diketahui, Natal sendiri tidak menjadi hari libur nasional di China. Padahal, sedikitnya 68 juta warga China beragama Kristen atau lima persen dari total populasi di Tiongkok, seperti dikutip The South China Morning Post.

Natal juga menjadi festival agama paling populer di China sejak 1990. Banyak warga China merayakan Natal walaupun bukan menganut agama Kristen.

Namun, sejak era pemerintahan Presiden Xi Jinping yang terfokus pada nasionalisme dan membendung pengaruh asing, warga China semakin sulit merayakan Natal.

Sejumlah komentar netizen di Weibo, platform media sosial layaknya Twitter, memperdebatkan larangan tersebut.

“Apa dasar hukumnya?” kata pengguna Weibo @Small_fish_bottle.

Sementara itu, beberapa netizen justru mendukung gerakan pemerintah ini.

“Kami ingin kepercayaan diri terhadap budaya sendiri! Larang barang asing dan festival budaya asing!” kata pengguna Weibo lainnya @The_wind_blows.

Beberapa netizen lainnya juga setuju jika Natal tidak boleh dirayakan di tempat publik termasuk sekolah.

Larangan Natal ini pun berlaku ketika China bersiap mengatur konten keagamaan di media sosial mulai 1 Maret 2022.

“Sekali lagi, Partai Komunis China menggunakan metode legalistik untuk membatasi dan merusak hak kebebasan beragama warga China,” tegas Presiden Kelompok pemerhati hak kebebasan beragama umat Kristen di China ChinaAid, Bob Fu.

Menurutnya, polisi dan para pihak yang berwenang dalam penentuan keputusan negara saat ini, akan campur tangan dalam kegiatan keagamaan online.

“Dalam langkah selanjutnya adalah penindasan kebebasan beragama yang dilakukan Partai Komunis China,” kata Bob Fu. 

Sebelumnya media ini memberitakan, penganut Agama Kristen di Korea Utara (Korut) tak bisa bebas merayakan Natal, baik tahun-tahun sebelumnya maupun tahun 2021. Bila ketahuan, mereka terancam hukuman mati.

Di Korea Utara, kepercayaan apa pun selain menyembah dinasti Kim dilarang. Umat Kristen pun merayakan Natal secara diam-diam. Sebab perayaan Natal jatuh hampir bersamaan dengan hari lahirnya Kim Jong-suk, istri pemimpin tertinggi pertama Korea Utara, Kim Il-sung. 

Untuk diketahui, setiap tanggal 24 Desember, dikenal dengan perayaan hari Kim Jong-suk.

Saat diwawancara Express.co.uk, Timothy Cho, pelarian dari Korea Utara mengungkapkan setiap umat Kristen yang ditemukan beribadah, akan ditembak di tempat oleh pasukan Kim Jong Un. 

Cho, saat ini bekerja untuk Open Doors, sebuah badan amal yang membantu mendukung orang-orang Kristen yang dianiaya.

"Saya yakin mereka akan diburu. Itu tidak diragukan lagi. Rezim Kim akan mendesak rakyat untuk menunjukkan kesetiaan penuh mereka kepada keluarga Kim," ujarnya.

Jika ada yang diam-diam merayakan Natal, mereka akan ditangkap dan bisa pula langsung dibunuh. 

"Mereka (pemerintahan Kim Jong Un) masih membutuhkan otoritas untuk eksekusi publik, satu-satunya di mana mereka tidak membutuhkannya adalah untuk orang Kristen atau tahanan politik di kamp penjara," ujarnya. Cho mengklaim kelahiran Kim Jong-il telah dimitologikan untuk meniru kelahiran Kristus.

Jumlah pemeluk agama Kristen di Korea Utara diperkirakan mencapai 400.000 orang. Mereka harus tetap tersembunyi dari rezim yang mematikan.

Akan tetapi, banyak orang Kristen telah dikirim ke penjara barbar dan kamp kerja paksa karena keyakinan mereka. Badan amal itu memperkirakan sekitar 50.000-70.000 orang Kristen di negara itu saat ini berada di kamp-kamp penjara.

Hukuman mati adalah hal biasa di Korea Utara. Kim Jong Un sebelumnya telah menghukum mati penduduk Korea Utara yang ketahuan menonton video K-Pop dari Korea Selatan.