Ketua DPR RI, Puan Maharani menanggapi syarat presidential threshold atau ambang batas yang kini ramai digugat agar menjadi nol persen oleh sejumlah pihak. Menurutnya, keputusan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah bulat.

Berdasarkan Pasal 222 UU Pemilu, tiket calon presiden hanya bisa diberikan kepada parpol/gabungan parpol yang memiliki 20 persen kursi di DPR bisa mengusung capres atau parpol/gabungan parpol yang memperoleh 25 persen suara nasional.

Tiga pihak kini tengah melayangkan gugatan agar Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus syarat tersebut. "Di DPR revisi undang-undang sudah final tidak akan dibahas lagi, itu sesuai dengan kesepakatan yang ada," kata dia kepada wartawan.

Puan berharap semua pihak bisa menerima ketentuan soal presidential threshold yang sudah final dan tak akan menjadi pembahasan di parlemen. "Kita berharap keputusan yang sudah dilaksanakan tersebut bisa dihormati semua pihak," katanya.

Gugatan presidential election dilayangkan oleh kader Gerindra Ferry Juliantono, dua anggota DPD, dan mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo.

Ketiganya menggandeng ahli hukum tata negara Refly Harun selaku kuasa hukum. Mereka menggugat Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Usulan untuk merevisi pasal tersebut juga disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri. Dia bilang PT 20 persen saat ini membuat ongkos politik mahal dan memicu banyak praktik korupsi di kalangan pejabat.