44 eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diadukan ke Komnas HAM sehari setelah mereka resmi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri.

Terkait itu, Polri mengatakan, proses pengaangkatan Novel Baswedan Cs menjadi ASN telah melalui proses sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebut, pihaknya telah berkoordinasi hingga melakukan harmonisasi dengan sejumlah instansi terkait untuk memastikan tak ada permasalahan hukum ke depan terkait pengangkatan 44 eks pegawai KPK itu.

"Perekrutan ini telah melalui proses cermat dan hati-hati dan sesuai aturan yang ada. Sehingga dapat dipastikan pengangkatannya sebagai ASN Polri tak menimbulkan permasalahan hukum," jelas Dedi Prasetyo.

Dedi menjelaskan, sebelumnya Polri telah bersinergi dengan 6 lembaga negara terkait untuk membahas pengangkatan Novel Baswedan dkk. Polri juga telah meminta pendapat para ahli di bidangnya.

"Proses perekrutan ini telah melewati koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan berbagai instansi terkait di antaranya Kemensetneg RI, KemenPAN-RB RI, Kemenkumham RI, MK, MA, BKN, serta kami mengundang para ahli, kami minta pendapat para ahli di bidang administrasi dan tata negara," terang Dedi.

Dedi pun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang mendukung langkah Polri merekrut Novel Baswedan Cs. Polri menyebut ini adalah wujud nyata Polri dalam memerangi kejahatan korupsi.

"Oleh sebab itu, Polri mengucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dukungannya yang luar biasa dalam proses pengangkatan. Ini sebagai wujud semangat antikorupsi," katanya.

Dia menambahkan, pembahasan pengangkatan Novel Baswedan Cs tak hanya sebatas dalam pertemuan atau rapat antarlembaga, tapi juga keputusan merekrut Novel Baswedan dkk sebagai ASN Polri sudah disetujui dalam bentuk surat dari KemenPAN-RB.

"Selain rapat interdep, juga turunan surat persetujuan dari KemenPAN-RB, pentahapan-pentahapannya sudah ada," pungkas Dedi.

Diketahui, Kongres Pemuda Indonesia melaporkan Novel Baswedan dkk, Jumat (10/12) lalu, ke Komnas HAM. Mereka meminta keadilan yang sama juga diterapkan kepada guru honorer bernama Sugianti yang lolos CPNS namun belum ada kejelasan.