Seperti disampaikan Juda Agung yang baru saja terpilih menjabat Duputi Gubernur BI, pengawasan aset kripto tidak bisa dijalankan oleh Bapebbti saja. Lantaran perdagangan aset kripto berdampak pula terhadap sektor keuangan.

Menariknya, Juda mengemukakan itu ketika menjalani tes uji kelayakan (Fit And Propert Test) di Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (30/11/2021). Pihak BI, lanjutnya, menegaskan bahwa cripto currency bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Bank sentra berencana untuk mengkaji lebih lanjut aturan aset kripto sebagai pengawasannya dimonopoli Bapebbti.

Juda mengklaim, saat ini, BI merupakan salah satu bank sentral di dunua yang melarang anggota atau industri di dalam sistem pembayaran untuk memfasilitasi transaksi uang kripto.

Dijelaskan bahwa aset kripto tidak seharusnya diawasi oleh Bappebti, karena berdampak terhadap sistem keuangan. Juda menilai, aset kripto sebagai komoditi harus dikaji ulang dan diatur di dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). "Yang menarik sekarang kripto di bawah Bappepti. Ini perlu kita kaji di dalam RUU P2SK, dan perlu dudukan dengan baik, artinya kripto adalah komoditi. Padahal implikasinya cukup signifikan pada sistem keuangan," tutur Juda di ruang Komisi XI DPR.

"Sepakat perlu dikaji kembali dan mestinya bukan di Bappebti pengawasan mengenai bursa kripto ini," lanjut Juda.

Meskipun, kata Juda saat ini kripto belum banyak digunakan sebagai transaksi, bahkan di dunia pun dijadikan sebagai instrumen investasi, tapi BI memandang perlu membuat masyarakat memahami bahwa saat ini aset kripto tidak aman, karena tidak ada underlying-nya.

Oleh karena itu, kata Juda Central Bank Digital Currency (CBDC) alias rupiah digital menjadi upaya BI dalam memerangi transaksi kripto. Dengan adanya rupiah digital ini, Juda optimistis masyarakat akan beralih. "Kalau dengan kripto bisa melakukan transaksi pembayaran digital. Dengan adanya CBDC, orang akan percaya pada CBDC, rupiah digital Indonesia. Orang akan lebih percaya bank sentral dibandingkan dengan kripto," tuturnya.

"Menurut hemat kami CBDC sebagai upaya mengatasi penggunaan cripto currency di dalam transaksi perekonomian," ujar Juda lagi.