Menteri Keuangan, Sri Mulyani menanggapi ucapan Ketua MPR RI, yang menyebut dirinya tidak menghargai MPR karena absen dari sejumlah pertemuan untuk membahas realokasi anggaran.

Sri Mulyani membalas lewat akun Instagram miliknya, @smindrawati. Ia menampilkan tangkapan layar sejumlah pemberitaan beberapa media online yang menyebut Menkeu tidak menghargai MPR.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa terdapat dua undangan pembahasan anggaran MPR yang sampai kepadanya. Pertama, pada 27 Juli 2021 yang bertabrakan dengan rapat internal Presiden. Dia lantas mendelegasikan pertemuan dengan MPR itu kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

"Kedua, tanggal 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Badan Anggaran DPR membahas APBN 2022 di mana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda," tulis Sri Mulyani dalam unggahannya, Rabu (1/12).

Dia pun menjelaskan bahwa pada tahun ini Indonesia mengalami lonjakan kasus COVID-19 akibat varian delta.

Kementerian Keuangan pun merealokasi anggaran kementerian dan lembaga hingga empat kali, agar penggunaan kas negara lebih mengutamakan penanganan COVID-19, seperti untuk biaya klaim pasien COVID-19, akselerasi vaksinasi, dan pelaksanaan PPKM di sejumlah daerah.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah pun mengutamakan anggaran untuk membantu masyarakat miskin seperti melalui tambahan bantuan sosial, subsidi upah para pekerja, serta bantuan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Masyarakat dinilai tertekan penghasilannya selama penerapan PPKM.

"Anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua lembaga tinggi negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan," tulis Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

Sri Mulyani pun menjelaskan bahwa pihaknya terus bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menangani dampak pandemi COVID-19 yang sangat besar, baik bagi masyarakat dan perekonomian.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan para pimpinan MPR meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menghargai hubungan antarlembaga tinggi negara.

Hal itu, menurut dia, karena Menkeu beberapa kali tidak datang memenuhi undangan rapat dari pimpinan MPR RI dan Badan Penganggaran MPR RI, tanpa adanya alasan yang jelas.

"Padahal, kehadiran Menteri Keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI," kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.