Belakangan, surat Gubernur Anies kepada Menaker Ida itu, malah disebut keliru dan bukan solusi. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar menilai langkah Gubernur Anies tersebut, keliru. Lantaran, rumus formula penetapan UMP ada di Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2021, yang ditandatangani Presiden Jokowi, bukan Menaker Ida.

“Menurut saya, surat Anies ke Menaker adalah sebuah kekeliruan besar. Kenapa? karena tidak ada kewenangan Menaker untuk mengubah rumus formula penetapan UMP. Seharusnya Pak Anies berkirim surat ke Presiden, karena yang memiliki kewenangan untuk mengubah formula penetapan UMP adalah Presiden,” jelas Timboel, Selasa (30/11/2021).

Timboel menjelaskan, mengacu pada UU Cipta Kerja junto PP No. 36 Tahun 2021, sebenarnya yang memiliki kewenangan menetapkan UMP adalah Gubernur, dan oleh karenanya Gubernur Anies memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan UMP 2022 di DKI Jakarta.

Menurutnya, walaupun ada rumus formula penetapan UMP di PP 36/2021, tetapi Gubernur Anies punya kewenangan untuk menetapkan UMP DKI lebih tinggi dari ketentuan rumus formula yang ada di PP 36/2021.

“Sekarang masalahnya apakah Pak Anies berani atau tidak menetapkan UMP DKI di 2022 melebihi ketentuan formula di PP No. 36 tersebut? Pak Anies harusnya belajar dari keberanian Pak Jokowi yang pernah menetapkan UMP DKI naik 43 persen,” ujarnya.

Dalam hal ini, Gubernur Anies perlu belajar dari Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok. Pada 2014, Gubernur Ahok berani menetapkan kenaikan UMP DKI sebesar 11 persen.

Kala itu, Gubernur Ahok menaikkan UMP ketika PP 78 Tahun 2015 menetapkan kenaikan UMP berdasarkan penjumlahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang saat itu mencapai 8 persen. Selanjutnya pada PP 78/2015 un, upah minimum ditetapkan sebagai program strategis nasional. “Saya mendorong Pak Anies merevisi keputusannya tentang kenaikan UMP DKI di 2022, yaitu dengan menetapkan kenaikan UMP 2022 lebih besar nilainya dari ketentuan rumus yang ada di PP 36 Tahun 2021,” ujarnya.

Timboel meminta Gubernur Anies membuktikan komitmen membela buruh. Tidak perlu takut atau khawatir dengan pasal 68 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Bukankah Pak Anies akan selesai menjadi Gubernur tanggal 16 Oktober 2022 dan ini artinya, kalau pun ada ancaman di Pasal 68 tersebut, tentunya prosesnya juga akan memakan waktu tidak cepat, dan prosesnya mungkin akan relatif bersamaan dengan selesainya Pak Anies sebagai gubernur DKI,” jelasnya.

Dia menyarankan, penetapan UMP 2022 ini merupakan kesempatan terakhir Anies Baswedan untuk menetapkan UMP, karena Anies pada tahun selesai bertugas sebagai Gubernur dan tidak bisa lagi menetapkan UMP DKI untuk tahun 2023.

“Semoga Pak Anies memahami kewenangan hukumnya dalam menetapkan UMP DKI dan Pak Anies memiliki keberanian seperti Pak Jokowi dan Pak Ahok dalam menetapkan UMP DKI,” pungkas Timboel.