Pernyataan Kepala Staf TNI AD (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman agar kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua jangan dimusuhi dinilai melukai prajurit TNI yang menjadi korban.

Terlebih KKB sendiri telah sudah ditetapkan teroris oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Pengamat politik Saiful Anam menilai pernyataan Dudung terlalu dini.

"Saya kira terlalu dini dan butuh koordinasi dengan lembaga lainnya Dudung menyatakan KKB Papua jangan dimusuhi," kata Saiful Anam di Jakarta, Rabu (24/11).

Anam yang juga Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) ini berpendapat Pernyataan Dudung seakan-akan jalan sendiri dan tidak melakukan koordinasi dengan pejabat lainnya.

"Pernyataa Dudung sudah melenceng dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai KSAD," kata Saiful.

Dia menyarankan agar Dudung tidak melontarkan pernyataan yang bisa dianggap publik mengambil langkah sendiri tanpa melakukan koordinasi dengan lembaga lainnya yang lebih berwenang.

"Atau bahkan dianggap mengambil bagian kewenangan lembaga lain yang lebih berwenang memberikan statement seperti yang telah diambil Dudung," pungkas Saiful.

Sebelumnya, KASAD Jenderal Dudung saat itu memberikan kepada prajurit TNI AD, Persit KCK dan Satgas Yonif PR 328/Dirgahayu di Markas Batalion Raider 754/ENK20/3 Kostrad, di Timika, Papua. Selasa (23/11).

Dudung mengatakan, prajurit TNI harus mampu merangkul kelompok bersenjata agar mereka bisa kembali ke pangkuan NKRI.

"Satgas tidak harus memerangi KKB, namun mereka perlu dirangkul dengan hati yang suci dan tulus karena mereka adalah saudara kita," kata KASAD Dudung Abdurachman.