Presiden Joko Widodo disebut-sebut telah menyetujui usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilu 2024 digelar pada 21 Februari.

Selain itu, wacana memajukan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 juga menguat. Pilkada diusulkan untuk digelar pada September dari semula November 2024.

"Berkembang pemikiran untuk memajukan Pilkada Serentak 2024 dari bulan November ke bulan September 2024," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR dari fraksi PKB, Luqman Hakim kepada wartawan, Rabu (24/11).

Menurut Luqman, wacana memajukan pelaksanaan pilkada penting agar tidak ada transisi kepemimpinan daerah melalui penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah.

Dia berkata, jika wacana itu akan direalisasikan, diperlukan revisi Undang-undang Pilkada atau dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu).

Sementara itu, terkait penetapan jadwal pemilu, Luqman mengatakan pihaknya menargetkan hal itu diputuskan sebelum masa reses pertengahan Desember nanti. Ia pun telah mendengar kabar pertemuan antara KPU dan Presiden pada 11 November lalu.

Selain menyetujui usulan KPU agar Pemilu digelar 21 Februari, kata dia, pemerintah juga telah meminta KPU menyusun anggaran tahapan dan jadwal Pemilu 2024 dengan efisien karena keterbatasan keuangan negara akibat pandemi covid-19.

"Presiden minta kepada KPU agar menyusun anggaran tahapan dan jadwal Pemilu 2024 dengan efisien, mengingat keterbatasan keuangan negara akibat pandemi Covid-19," katanya.

PKB, lanjut Luqman, sejak semula mendukung usulan Pemilu dan Pilpres digelar Februari 2024 sesuai usulan KPU dan fraksi PDIP, termasuk wacana untuk memajukan pilkada ke September.

"Jika pemikiran memajukan Pilkada Serentak ke bulan November 2024 nantinya menjadi keputusan resmi, semakin tidak bisa ditawar lagi pentingnya coblosan pemilu dilaksanakan 21 Februari 2024," kata dia.