Kabar heboh terkait gagal bayar utang Evergrande, salah satu perusahaan properti raksasa dari China, bikin miris dunia properti. Tak main-main, perusahaan yang total liabilitas US$305 miliar, keuangannya langsung jatuh. Yang berdampak kepada stabilitas keuangan China dan global.

Hal ini terjadi karena buruknya sistem yang selama ini dijalankan perusahaan properti di China. Di mana, perusahaan memanfaatkan utang sebesar-besarnya sebagai modal kerja. Selanjutnya, China menerapkan kebijakan baru yang disebut ‘three red lines’.

Tujuan dari beleid ini adalah menekan pertumbuhan utang perusahaan dengan mengatur batasan tiga rasio kredit utama. Demi menjaga likuiditas perusahaan agar tetap berada di zona yang aman.

Kebijakan itulah yang menyebabkan Evergrande mengalami gagal bayar. Selain itu, kebijakan itu perusahaan-perusahaan pengembang lain, mulai merasakan hal yang sama dengan Evergrande.

Sebut saja Fantasia Holdings, pengembang properti kelas menengah, mengalami gagal bayar obligasi senilai US$205,7 juta. Dan, unit bisnisnya mengalami gagal bayar pinjaman senilai US$108 juta. Sedangkan pengembang properti lain seperti Modern Land meminta investor untuk perpanjangan 3 bulan pada obligasi US$250 juta yang akan jatuh tempo 25 Oktober.

Lalu bagaimanakah dampak kondisi krisis Evergrande dan kerawanan industri properti di China, terhadap Indonesia? Salah satu kekhawatiran dari efek Evergrande adalah kenaikan cost of fund atau biaya dana. Ketika terjadi cost of fund maka pengembang China yang ada di Indonesia, otomatis ikut tertekan.

Alhasil, developer China tidak bisa lagi mencari pendanaan di Indonesia, akibat biaya dana yang tinggi. Sehingga, pasar real estate di Indonesia akan sulit bekerja sama dengan pengembang China. "Tidak dapat dipungkiri kasus Evergrande dapat membawa dampak negatif yang berhubungan erat dengan masuknya jumlah investasi asing ke Indonesia," CEO/Managing Partner Grant Thornton Indonesia Johanna Gani.

"Namun, kita harus melihat bahwa investasi properti di Indonesia masih didominasi oleh investor lokal yang sangat memperhatikan pergerakan pasar dalam negeri, sehingga properti di sini lebih dipengaruhi oleh iklim investasi dan pergerakan perekonomian di Indonesia," lanjut Johanna.

Imbas ke tanah air, kata dia, dapat dilihat dari dua sisi, yaitu ekspor dan utang. Krisis likuiditas Evergrande bisa berdampak pada penurunan kepada sektor ekspor yang berorientasi dengan material properti seperti besi baja, keramik, bahan tambang sampai kayu yang masuk dalam rantai pasok industri properti di Tiongkok akan mengalami penurunan imbas krisis Evergrande.

Jika Evergrande gagal untuk melakukan pembayaran, maka berdampak negatif pada bursa saham Indonesia. Di mana, investor asing akan menyesuaikan kembali portfolio kepemilikan sahamnya di bursa efek Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun pernah menyampaikan kekhawatir akan dampak krisis properti China terhadap kegiatan ekspor. Sangat beralasan lantaran China merupakan tujuan ekspor barang dari Indonesia yang cukup berpengaruh.

Kenaikan ekspor terutama komoditas sangat dipengaruhi oleh global economic recovery yang dipengaruhi oleh Tiongkok, Eropa, dan Amerika. Ke depannya, pemerintah Indonesia akan terus mengawasi krisis gagal bayar ini seiring dengan tetap menjaga pemulihan ekonomi domestik.

“Selain itu kita juga harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi akan naik di 2022. Terlebih program pembangunan infrastruktur dari pemerintah ikut mendorong sektor properti untuk tumbuh dan berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional, terlihat dari data dari Bank Indonesia yang mencatat kredit kepemilikan rumah (KPR) yang tumbuh 8,7 persen per September 2021," jelas Johanna.