Pemerintah Indonesia bersama Kerajaan Denmark melaksanakan Green Shipping Conference (Konferensi Pelayaran Ramah Lingkungan) pada Hari Selasa (23-11-2021) di Jakarta. Ini dilakukan dalam rangka memfasilitasi aktivitas pelayaran dan kemaritiman yang berdasarkan konsep “hijau” dalam pengelolaannya.

Konferensi tentang pelayaran hijau ini adalah adalah satu bentuk dukungan Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP26) di Glasgow beberapa waktu yang lalu.

“Kami sudah memiliki tujuan jangka panjang dan komitmen aktivitas ekonomi, terutama dalam hal kemaritiman, untuk menggunakan konsep hijau atau berkelanjutan. Komitmen ini sudah diterima baik oleh Denmark dan kami berharap Denmark mampu membantu mempromosikan teknologi rendah karbon, memfasilitasi kemitraan publik-swasta, pertukaran informasi, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia maritim, kerjasama teknis, serta berbagai program untuk meningkatkan efisiensi energi di kapal dan pelayaran,” kata Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Basilio Dias Araujo dalam pertemuan yang dilakukan secara daring dan luring tersebut.

Dalam kaitannya dengan aktivitas pelayaran yang sedang didorong oleh pemerintah Indonesia, telah dilakukan berbagai kebijakan dan implementasi kebijakan dalam mewujudkan aktivitas hijau. Indonesia telah memperbarui Nationally Determined Contributions (NDC) pada Juli 2021 melalui Low Carbon Compatible with Paris Agreement (LCCP). Selain itu, Indonesia juga telah mulai memproduksi Low Sulphur Marine Fuel Oil (LS MSO) yang sudah di,bisniskan di salah satu Pelabuhan Kargo Curah di Pelabuhan Internasional Krakatau pada Agustus 2021.

Hal lainnya yang telah dilakukan Indonesia, yaitu memperkenalkan B20 dan B30 untuk transportasi darat dan udara di tingkat nasional dan membuat program untuk mengubah kapal-kapal kecil dari menggunakan bahan bakar minyak menjadi menggunakan bahan bakar gas (BBG).

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memerlukan pelabuhan yang terintegrasi dan menerapkan konsep hijau, untuk itu telah dilakukan pemanfaatan beberapa ‘rooftop solar” untuk menyediakan energi ramah lingkungan. Selain itu, Indonesia berencana untuk menerapkan teknologi energi baru terbarukan dan bioenergi melalui Carbon Captured Storage/Carbon Capture Utilization Storage (CCS/CCUS).

Duta Besar Kerajaan Denmark untuk Indonesia Lars Bo Larsen dan Andreas Nordseth selaku Direktur Jenderal Danish Maritime Authority menyatakan kesiapannya dalam mendukung Indonesia mencapai penggunaan teknologi berbasis ramah lingkungan terutama dalam aktivitas pelayaran dan sektor kemaritiman, mulai dari pengembangan SDM hingga aktivitas kepelabuhanan.

“Kami melihat berbagai perkembangan Indonesia dalam hal perekonomian dari aktivitas maritim yang berbasis konsep hijau. Kami siap membantu dan mendukung Indonesia dalam melakukan inovasi teknologi yang mendukung pengembangan konsep hijau dalam kemaritiman Indonesia,” papar Duta Besar Lars.

Berbagai inovasi teknologi diperlukan dalam pengelolaan sebuah ekosistem atau aktivitas pelayaran dan maritim, untuk itu Indonesia melalui Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menjadi pihak yang bekerja sama dalam mengembangkan teknologi inovasi bagi kegiatan maritim berkonsep hijau.

“ITS akan jadi pihak yang membantu pemerintah dalam melakukan berbagai inovasi teknologi. Tidak lupa, kami akan dibantu dan bekerja sama dengan Denmark melalui Danish Maritime Authority,” beber Rektor ITS Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng.

Komitmen Indonesia dalam melakukan praktik aktivitas pelayaran dan kemaritiman yang berkonsep hijau sudah dinyatakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada COP-26 tahun 2021 di Glasgow. Beberapa komitmen yang dinyatakan antara lain, Indonesia mendukung komitmen negara dalam COP-26 UNFCCC untuk mengurangi emisi metana global sebesar 30 persen pada tahun 2030.

Selain itu, Indonesia berkomitmen mengurangi penggunaan batu bara. Perlu diketahui bahwa penggunaan batu bara menyumbang 40 persen emisi CO2 tahunan. Hal lainnya yang dinyatakan Presiden Joko Widodo adalah persetujuannya untuk menghapus subsidi yang secara artifisial menurunkan harga batu bara , minyak, atau gas alam.