Polri menyatakan tidak terganggu dengan aturan baru terkait prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum, menyusul terbitnya telegram dari Panglima TNI.

Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa penyidik kepolisian akan bertindak mengedepankan asas persamaan di hadapan hukum dalam bertugas. Menurutnya, proses hukum akan dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Prinsipnya penyidik harus tunduk pada sel regulasi yang mengatur prosedur penegakan hukum dan menghormati hak-hak konstitusional setiap warga negara. Yang berlaku asas equality before the law," kata Dedi, Selasa (23/11).

Ia menyebutkan bahwa kinerja kepolisian tak akan terganggu dengan penerbitan telegram tersebut.

Polisi, kata dia, juga akan menyesuaikan diri dengan aturan internal TNI terkini. "Ya, sesuai prosedur yang ada dan terbaru," tambahnya.

Aturan ini diterbitkan oleh Panglima TNI melalui Surat Telegram (ST) nomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 yang ditandatangani oleh Kasum TNI, Letjen Eko Margiyono atas nama Panglima.

Surat Telegram ini keluar tak lepas adanya sejumlah peristiwa pemanggilan prajurit TNI oleh Korps Bhayangkara yang tidak sesuai prosedur.

"Adanya beberapa kejadian pemanggilan prajurit TNI oleh pihak kepolisian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," demikian bunyi Surat Telegram Panglima TNI.

Dalam telegram TNI, termaktub setidaknya empat poin penegasan Panglima terkait dengan proses hukum tersebut.

Salah satunya, disebutkan bahwa pemanggilan yang dilakukan terhadap prajurit TNI oleh aparat penegak hukum untuk memberikan keterangan atas suatu peristiwa hukum harus melalui komandan atau kepala satuan.

Kemudian, Prajurit TNI yang memberikan keterangan kepada aparat dapat dilakukan di satuannya atau di kantor aparat penegak hukum dimaksud dengan didampingi oleh perwira hukum atau perwira satuan.