Menurutnya, diperlukan dana yang tak sedikit untuk meninggalkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara yang selama ini menjadi sumber energi utama.

Jokowi mengungkapkan, dalam dua tahun terakhir wacana masuk ke transisi energi ini sudah berulang kali dibahas. Mulai dari pertemuan KTT G20 di Italia hingga konferensi iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia.

Dari dua kali pertemuan tersebut, kata Jokowi, belum ditemukan jurus atau seperti apa skenario khususnya negara berkembang untuk mengimplementasikan rencana tersebut.

"Tahun lalu sudah sudah masuk tema ini tapi belum ketemu jurusnya, skemanya seperti apa. Tahun ini dibicarakan lagi dan skemanya juga belum ketemu, dijanjikan USD 100 miliar tapi keluarnya dari mana juga belum ketemu," ujar Jokowi membuka kegiatan 10 Tahun Indonesia EBTKE ConEx 2021, dikutip dari kumparan.com, Senin (22/11/2021).

Jokowi mengatakan, target Indonesia untuk mencapai negara yang bebas emisi atau net zero emission pada 2060 sempat dipertanyakan lantaran lebih lambat dari negara-negara di dunia yang menargetkan bisa tercapai di 2050.

Terkait hal itu, Jokowi melakukan pembelaan bahwa skenario untuk masuk ke energi terbarukan ini mesti benar-benar detail. Sehingga tidak asal bicara saja. "Saya sendiri ditanya di G20 maupun oleh PM Boris Johnson (Perdana Menteri Inggris), menyampaikan kalau untuk net zero emission Indonesia nanti di 2060, kok enggak bisa maju? Yang lain 2050," ujar Jokowi.

"Ya enggak apa-apa yang lain kalau ngomong saja juga bisa, saya juga bisa. Roadmap seperti apa? Peta jalan seperti apa?" sambungnya.

Jokowi mengungkapkan, potensi energi terbarukan memang cukup besar di Indonesia. Mengingat ada banyak sumber daya alam yang bisa dijadikan air, panas bumi, bayu, panel surya, hingga biofuel.

Kendati begitu, ganjalan dalam hal pendanaan bukanlah perkara mudah. Terlebih lagi, masih banyaknya komitmen dengan banyak negara terkait PLTU.

"Potensinya sangat besar sekali, tetapi kita harus ingat dan para pemimpin dunia saya sampaikan kita ini sudah lama dan sudah tanda tangan kontrak PLTU sudah jalan memakai batu bara. Pertanyaannya skenarionya seperti apa? Misal pendanaan datang, investasi datang kan harganya tetap lebih mahal dari batu bara, siapa yang bayar gap-nya?" sambung mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI itu.