Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora, Fahri Hamzah, merespons 'sentilan' Partai Gerindra terkait polemik sindiran Fadli Zon terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal banjir di Sintang, Kalimantan Barat. 

Fahri Hamzah mengatakan tak membela Fadli Zon, namun membela hak warga negara.

"Perlu digarisbawahi sekali lagi bahwa saya tidak membela Fadli Zon. Yang saya bela adalah hak-hak kita sebagai warga negara dan sebagai pemilih atas wakil kita," kata Fahri kepada wartawan, Jumat (19/11/2021).

Fahri Hamzah yang merupakan mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 berharap wakil rakyat mengawasi pemerintahan saat ini. Namun, kenyataannya menurut Fahri para wakil rakyat justru taat kepada pimpinan partai politik.

"Karena mereka seharusnya lebih bisa berdaya dalam mengawal negara dari sekarang yang nampak di depan kita membosankan. Karena mereka harus taat kepada pimpinan dan lain-lain," ujar Fahri.

Kritik yang dilontarkan Fahri Hamzah ini menurutnya bukan untuk satu partai politik. Namun, kritiknya ditujukan untuk partai politik yang tercemar feodalisme.

"Ini bukan kritik kepada satu partai politik, tapi kepada semua partai politik yang telah teracuni oleh feodalisme kepemimpinan partai yang tidak demokratis," ucapnya.

Fungsi pengawasan dan oposisi DPR saat ini menurut Fahri Hamzah tak dijalankan secara baik. Buktinya, lanjut Fahri, pengawasan terhadap pemerintah tercecer di mana-mana, sedangkan oposisi justru menguat di jalanan.

"Jadi ini sekali lagi, ini bukan orang per orang, tapi soal hak rakyat, soal kita sebagai warga negara yang ingin melihat Senayan berfungsi sebagaimana mestinya, Senayan mengambil fungsi pengawasan yang sekarang berserakan, fungsi oposisi yang sekarang menjalar di jalan-jalan raya. Harusnya yang mengambil alih adalah Senayan, Senayan harus bisa melihat kejanggalan yang kasat mata ini, dan disuarakan karena itu kehendak pemilih," imbuhnya.

Tak hanya itu, Fahri Hamzah juga menegaskan bahwa wakil rakyat adalah petugas rakyat bukan petugas partai. 

"Ini sesuai dengan konsep Daulat Rakyat versus daulat partai atau daulat tuanku. Ini negara demokrasi bukan negara otoriter," tandasnya.