Pernyataan Menkopolhukam Mahfud Md, yang menyatakan korban pinjaman online (pinjol) ilegal diimbau untuk tidak membayar pinjaman memantik reaksi.

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengkritik pernyataan Mahfud tersebut. 
Menurutnya, pemerintah harus bijak dalam memberikan imbauan kepada masyarakat.

Fickar dalam diskusi secara daring di Jakarta, Sabtu kemarin menyatakan, jangan sampai pemerintah disebut memberikan legalitas agar masyarakat tidak membayar utang.

"Nah ini juga harus diluruskan itu mestinya barangkali yang paling bijaksana itu negara atau pemerintah itu memakai bahasa yang lebih tidak menimbulkan seolah-olah orang diberikan legalitas untuk tidak bayar utang," katanya.

Fickar memahami argumen yang dicoba untuk dibangun oleh pemerintah terkait masyarakat diimbau tidak membayar pinjaman dari pinjol ilegal.

"Dari sudut hukum, kan argumennya (pemerintah) sendiri itu karena pinjolnya sendiri sudah melawan hukum. Artinya sudah bertentangan dengan hukum bahkan ada unsur pidananya. Karena itu tidak usah dibayar," jelasnya.

Namun begitu, Fickar mengingatkan bahwa pinjaman haruslah tetap dibayarkan oleh debitur.

Ia mengusulkan pemerintah untuk mengubah imbauan dari tidak usah membayar menjadi membayar hingga melebihi pokok pinjaman.

"Kalau pembayarannya sudah melebihi pokok utangnya itu tidak usah dibayar. Misal utangnya Rp1 juta kemudian tagihannya tiba-tiba jadi Rp8 juta. Padahal mereka sudah melunaskan pokok utangnya bahkan lebih. Nah itu boleh tidak bayar. Karena sudah melebihi pokok utangnya yang utama," jelasnya.

Lebih lanjut, kata Fickar, usulan ini menjadi relevan agar tak membuat masyarakat melepas tanggung jawab untuk membayar pinjaman yang telah dibuat.

"Menurut saya bahasanya harus diubah jangan anjuran tidak dibayar. Jadi kalau cicilan itu sudah melebihi pokok pinjaman jangan dibayar. Bahasanya harus seperti itu. Kalau umpamanya baru minjam, ya harus dikembalikan sesuai dengan besaran pinjamannya," tukasnya.

Terpisah, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara menilai ada yang salah dari pernyataan pemerintah. Sebab, yang namanya utang seharusnya tetap dibayar.

Contoh saja utang kepada teman atau saudara, tidak ada dasar hukumnya tapi harus tetap dikembalikan sesuai kesepakatan.

Di sisi lain, menurutnya, tidak membayar utang pinjol ilegal tidak menyelesaikan masalah. Pasalnya, ada kerugian lain yang tetap saja mengintai korban, yaitu penyebaran data pribadi.

"Permasalahan pinjol ini, sekali melakukan pinjaman online ilegal, data pribadi kita sudah masuk atau disalahgunakan oleh pinjol ilegal dan juga sangat berisiko disebarluaskan dan bahkan meneror orang-orang yang ada di sekitar," ujar Bhima.

Menurutnya, bila pemerintah ingin benar-benar menuntaskan masalah teror dan intimidasi pinjol ilegal, maka seharusnya membuka pos pengaduan yang bisa langsung dimanfaatkan masyarakat.

Pos pengaduan ini, menurutnya, tidak cukup hanya di Kepolisian, tapi perlu juga dari pemerintah.

"Itu untuk menyelesaikan di hilir atau mereka yang sudah menjadi korban," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah mengimbau agar masyarakat yang sudah menjadi korban pinjol ilegal untuk jangan membayar lagi.

Imbauan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md setelah memimpin rapat koordinasi bidang Polhukam terkait penegakan hukum, keuangan, dan perbankan pada Selasa (19/10/2021).

"Kepada mereka yang terlanjut menjadi korban, jangan membayar, jangan membayar. Kalau karena tidak membayar lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan," kata Mahfud.